Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UNAIDS: Petugas Kesehatan, Media, dan Keluarga Turut Mendiskriminasi Pengidap HIV

Kompas.com - 30/11/2018, 16:10 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program bersama PBB untuk penanganan AIDS (UNAIDS) untuk Indonesia Tina Boonto mengungkapkan, petugas kesehatan kerap kali mendiskriminasi pengidap HIV yang ingin berobat.

Masih banyaknya diskriminasi membuat mereka yang terinfeksi virus tersebut menjadi malas untuk mencari informasi atau berobat.

"Kita masih dengar teman-teman yang pergi ke layanan kesehatan, dari petugas kesehatan tidak terlalu friendly atau tidak memberi informasi yang membantu," jelasnya saat konferensi pers di Kantor LBH Masyarakat, Jakarta Selatan, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: UNAIDS: Masih Banyak Mitos soal HIV dan Masyarakat Indonesia Percaya

"Dan ada judgement soal morality, membuat orang malas, tidak mau di-lecture, tidak mau ke layanannya," lanjut dia.

Kemudian, diskriminasi juga dapat berbentuk public shaming yang berasal dari publik, media, dan bahkan keluarga yang tidak mendukung anggotanya ketika terinfeksi virus ini.

Tina menuturkan, ada beberapa adat atau praktek-praktek tradisional yang turut mengucilkan penderita. Misalnya, sebuah adat di Papua yang memberi denda kepada pengidap virus tersebut.

Baca juga: Mayoritas Pengidap HIV Ada di DKI Jakarta, Jatim, dan Papua

 

Stigma dan diskriminasi yang masih berkembang soal penderita HIV/AIDS menjadi kontributor utama sulitnya penanganan kasus ini.

Akibatnya, berdasarkan data UNAIDS, hanya sekitar 96.298 dari 630.000 pengidap virus HIV di Indonesia yang berobat, per Juni 2018.

Padahal, di tahun 2017, Indonesia telah memiliki 5.124 tempat bagi masyarakat untuk melakukan konseling dan mengecek apakah mereka mengidap virus HIV atau tidak.

Baca juga: Penderita HIV/AIDS di Depok Tercatat 340 Orang

Selain itu, terdapat 641 pusat pengobatan ARV, 2.344 pusat pelayanan penyakit menular seksual, dan 233 pusat pelayanan untuk HIV dan tuberkulosis.

"Menurut UNAIDS, layanan sudah ada, tetapi gara-gara banyak stigma dan diskriminasi yang ada di Indonesia, orang takut, saya juga kenal banyak orang yang bilang ke saya mending enggak tahu (dia positif atau tidak)," jelasnya.

Kompas TV Kasus HIV/AIDS di Indonesia, masih menjadi perhatian utama. lantaran setiap tahunnya, kasus HIV/AIDS terus meningkat. Salah satunya Provinsi Bali, yang terdata 50% dari kasus yang ditemukan, menyerang usia produktif yakni 15-50 tahun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com