Ini Kendala Penanganan Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diakui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sering terhenti di level provinsi.

Hal itu dikatakan Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA Priyadi Santosa saat ditemui di Sofyan Hotel Soepomo, Jakarta Selatan, Kamis.

Priyadi menjelaskan, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan enam tugas terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemda wajib mengurus soal kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.

Kenyataannya, seringkali dua urusan tersebut digabung dan ditangani oleh satu bidang.

Misalnya, urusan perlindungan perempuan seharusnya ditangani oleh satu bidang, dan satu bidang lainnya menangani perlindungan khusus anak. Faktanya, kedua urusan kerap ditangani oleh satu bidang.

Priyadi menambahkan, tugas tersebut akan semakin terhambat karena jumlah orang tidak sebanding dengan kasus yang ditangani.

"Yang paling runyam adalah ketika urusannya banyak tapi yang menangani benar-benar sedikit sehingga tidak mampu, ini yang paling sering kita alami di pemberdayaan perempuan," kata dia.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kekurangan anggaran menjadi penyebab utama terhambatnya penanganan isu-isu terebut.

"Itu yang menjadi kenapa selama ini sering banyak hambatan-hambatan, ketika kita sampaikan itu, daerah akan teriak, 'kami tidak punya anggaran', itu selalu," ujar Priyadi.

Demikian pula soal minimnya anggaran bagi kementerian tersebut yang dialokasikan di APBN.

Ia mengatakan, anggaran kementeriannya pada 2018 sekitar Rp 500 miliar. Menurut dia, jumlah itu berbeda jauh dengan anggaran kementerian lain yang mencapai triliunan.

Padahal, permasalahan perempuan dan anak yang mereka tangani kompleks dan memiliki cakupan luas, dari hulu ke hilir, sehingga membutuhkan dana yang besar.

"Kasusnya banyak, namanya membangun peradaban supaya perempuan sejajar dengan laki-laki, itu kan dari semua sektor, semua bidang" kata dia.

"Tidak bisa cuma menangani kasus saja yang diperbaiki, tapi pendidikannya tidak, kan tidak bisa, makanya itu perlu anggaran besar, perlu keberpihakan semua pihak," lanjut Priyadi.

Oleh karena itu, ia berharap anggaran berikutnya dapat lebih besar dari yang sekarang, demi memaksimalkan kinerja mereka.