Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dua Rekomendasinya, KNKT Sudah Bertemu Lion Air

Kompas.com - 29/11/2018, 20:57 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Investigator Kecelakaan Moda Penerbangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Onisuryo Wibowo mengatakan, KNKT sudah bertemu dengan pihak-pihak terkait soal dua rekomendasi kepada Lion Air pasca-jatuhnya pesawat JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang pada 29 Oktober 2018.

Hal itu dikatakan Suryo di Gedung KNKT, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

"Memang benar tadi pagi kami bertemu di Kementerian Perhubungan dengan Direktur Kelaikan Udara dan manajemen Lion Air. Dalam pertemuan itu, kami sinkronisasi apa maksud dari rekomendasi yang kami sampaikan," kata Suryo.

Baca juga: Klarifikasi, KNKT Nyatakan Lion Air PK-LQP Layak Terbang

Sebelumnya, dua rekomendasi ini berdasarkan hasil investigasi awal KNKT.

Rekomendasi pertama, KNKT meminta Lion Air meningkatkan budaya keselamatan. Caranya, menjamin implementasi dari operasi manual yang baru dikeluarkan Boeing.

Rekomendasi kedua, KNKT meminta Lion Air menjamin semua dokumen operasional diisi dan didokumentasikan secara tepat.

Sebab, KNKT menemukan perbedaan fakta soal data jumlah pramugari pesawat PK-LQP hasil investigasi dengan data dari Lion Air.

"Karena dalam penerbangan JT610 itu dicatat pramugarinya ada lima orang. Padahal sebetulnya ada enam orang," kata Kepala Subkomite Kecelakaan Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo.

Baca juga: KNKT Sebut Pesawat PK-LQP Tak Layak Terbang, Ini Respons Lion Air

Kini pihak Lion Air diberikan waktu untuk menjawab rekomendasi KNKT.

"Kami sudah saling memahami maksud dari rekomendasi itu apa. Kami tinggal tunggu jawabannya saja atas pandangan KNKT soal masalah keselamatan dalam manajemen ini," lanjut Suryo.

Oleh karena itu, ia berharap ada tindakan perbaikan yang signifikan dari semua pihak untuk menghasilkan sebuah aturan yang jelas mengenai prosedur keselamatan penerbangan yang sederhana sehingga mampu dipahami dengan mudah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com