Eksepsi Ditolak, Persidangan Advokat Lucas Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Lucas. Dengan demikian, persidangan terhadap Lucas dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

"Mengadili, menyatakan keberatan atau eksepsi terdakwa tidak dapat diterima," ujar ketua majelis hakim Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Dalam putusan sela, hakim menolak pertimbangan Lucas dan pengacara yang menganggap Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili.

Menurut hakim, pasal tentang menghalangi penyidikan yang didakwakan jaksa termasuk dalam Pasal 21 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Advokat Lucas Anggap Pengadilan Tipikor Tak Berwenang Adili Perkaranya

Hakim juga menolak pertimbangan Lucas dan pengacara yang menilai surat dakwaan tidak ditulis dengan jelas. Menurut hakim, jaksa telah menyusun secara lengkap dan cermat, dengan mencantumkan identitas terdakwa.

Jaksa juga menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana dengan menguraikan waktu dan tempat.

"Menyatakan surat dakwaan jaksa KPK sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili terdakwa. Memerintahkan jaksa melanjutkan pemeriksaan perkara," kata hakim Franky.

Dalam kasus ini, Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Baca juga: KPK Anggap Tak Ada Hal Baru dalam Eksepsi Advokat Lucas

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi.

Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK.

Eddy merupakan tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di bulan Desember 2016.

Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.