Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Membangun Infrastruktur itu Kewajiban, Jangan Tipu Rakyat

Kompas.com - 28/11/2018, 18:55 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon heran dengan Presiden Joko Widodo yang mengaku sengaja mengebut infrastruktur untuk kepentingan pemilu presiden 2019.

Padahal, menurut Fadli, infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bukan lah sebuah prestasi.

"Infrastruktur itu kewajiban. Semua Presiden pasti membangun infrastruktur. Jadi itu bukan prestasi," kata Fadli kepada Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Fadli menegaskan bahwa semua Presiden, mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono pasti melakukan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan kebutuhan zamannya.

Baca juga: Menurut Timses, Wajar jika Jokowi Kebut Selesaikan Proyek Infrastruktur

"Saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi, tapi kewajiban biasa kok. Itu kewajiban rutin dari pemerintahan ke pemerintahan," kata Fadli.

"Jadi ini menurut saya jangan menipu rakyat," tambah wakil ketua DPR ini.

Presiden Joko Widodo mengakui mengebut pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk kepentingan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Jokowi saat pertemuan tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Awalnya, Jokowi bicara soal Tol Bakauheni-Palembang. Tol tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2019.

Namun, Jokowi meminta agar pengerjaannya dipercepat. Kepala Negara ingin proyek itu bisa selesai pada April 2019.

Baca juga: Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu, Ini Kata Sandiaga

"Saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April. Kenapa April, tau kan? Saya minta Bakauheni ke Palembang April selesai, bukan untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda. Supaya bisa kita pakai untuk Lebaran," kata Jokowi disambut tawa hadirin.

"Tapi juga termasuk untuk pemilu itu juga. Sudah kita blak-blakan saja," sambung Jokowi.

Pemungutan suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 akan digelar pada 17 April. Adapun Idul Fitri 1440 Hijriah atau Lebaran diperkirakan jatuh pada 4-5 Juni. 

Kompas TV Tol Solo-Ngawi segmen Sragen-Ngawi di kabupaten Sragen, Jawa Tengah akhirnya diresmikan. Proyek infrastruktur memang jadi keunggulan Pemerintahan Joko Widodo. Tak heran jika jelang lebaran dan Pemilu 2019 presiden meminta beberapa proyek infrastruktur bisa segera diresmikan. Desakan Presiden Jokowi agar pembangunan infrastruktur bisa rampung jelang pelaksanaan Pemilu 2019 menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah hal wajar. Menurut JK pemerintah di mana pun harus sukses. Percepatan pembangunan infrastruktur harus diakui akan jadi modal bagi Joko Widodo meraih elektabilitas tinggi dalam Pilpres 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com