Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU dan Dino Patti Djalal Bahas Materi Debat Capres-Cawapres

Kompas.com - 28/11/2018, 17:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas rencana materi debat bersama mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.

Dalam hal ini, Dino bertindak sebagai founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Kepada KPU, Dino memberikan pandangan mengenai isu-isu kebijakan luar negeri yang memungkinkan untuk dijadikan materi debat capres-cawapres Pemilu 2019.

"Jadi salah satu materi debat nanti yang akan disampaikan itu adalah tentang isu-isu foreign policy atau kebijakan luar negeri Indonesia. Banyak hal aspeknya, mulai dari perdagangan internasional, hukum internasional, keamanan internasional. Kami perlu masukan dari banyak pihak, salah satunya dari FPCI," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Bahas Debat Capres-Cawapres, KPU Akan Gelar Pertemuan dengan Media Penyiaran

Sementara itu, Dino menilai Pemilu 2019 merupakan proses yang cukup strategis. Untuk itu, perlu adanya isu mengenai kebijakan luar negeri untuk dijadikan materi debat capres-cawapres.

Sejumlah isu kebijakan luar negeri yang disampaikan Dino kepada KPU fokus tentang bagaimana Indonesia bisa berdampak pada dunia internasional.

Dino menyebut, penting untuk membahas isu mengenai globalisasi, ASEAN, hingga terorisme, yang seluruhnya berdampak pada konsidisi geopolotik. Kualitas capres-cawapres, kata Dino, bisa terukur dalam debat yang mengangkat isu-isu tersebut.

"Sebagai contoh, kan sudah mulai muncul polemik Palestina dan lain sebagainya, jadi saya kira semua isu saling terkait. Saya kira apapun isu yang dibahas mau tidak mau ada relevansinya dengan hubungan internasional kita," tutur dia.

Saat ditanya mengenai isu kebijakan luar negeri apa saja yang nantinya akan dimuat dalam materi debat, Dino mengatakan, hal itu bersifat rahasia dan masih akan dibahas secara internal oleh KPU dan tim perumus materi.

Baca juga: KPU Buka Opsi Gelar Debat Capres-Cawapres di Luar Jakarta

Menegaskan pernyataan Dino, Arief menyebut ke depannya KPU akan menghadirkan sejumlah ahli untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting untuk menggali isu kebijakan luar negeri sebagai materi debat capres-cawapres.

"Sampai dengan saat ini kami baru berbicara tentang teknis pelaksanaan debatnya, setelah itu kami akan menyusun para ahli yang nantinya akan memberikan masukan pertanyaan, kemudian baru akan menyusun siapa yang akan jadi moderatornya yang menyampaikan, siapa yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para ahli tersebut," ujar Arief.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum memastikan pemilih disabilitas dengan gangguan jiwa dipastikan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Ketua KPU menegaskan tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas mental dan masyarakat umum dalam pemilu asal datanya tercatat dalam daftar pemilih tetap KPU sesuai dengan persyaratan Undang Undang. Namun jika saat pencoblosan penyandang disabilitas mental dinilai tidak mampu mengikuti pemilu maka dibutuhkan surat keterangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com