Survei Median: Jokowi Masih Terhambat Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan

Kompas.com - 27/11/2018, 15:26 WIB
Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo saat berswafoto dengan latar belakang lautan massa di acara gerak jalan sehat di pusat kota Bandar Lampung, Sabtu (24/11/2018). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanCalon presiden nomor urut 1 Joko Widodo saat berswafoto dengan latar belakang lautan massa di acara gerak jalan sehat di pusat kota Bandar Lampung, Sabtu (24/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dinilai memiliki tantangan untuk mendulang suara di pemilihan presiden (pilpres) 2019 terkait kepercayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Tantangan itu terkait pembangunan infrastruktur yang dirasa sebagian masyarakat belum mampu menolong kebutuhan ekonominya.

"Sementara ini Jokowi memang unggul dari capres Prabowo Subianto, pengaruh terbesarnya karena dari infrastruktur. Namun, sebagian masyarakat juga beralasan belum mendapatkan efek infrastruktur sehingga itu yang menjadi PR bagi Jokowi," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun di Cikini, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Baca juga: Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019

Berdasarkan hasil survei Median yang dilakukan 4-16 November 2018 terhadap 1.200 responden yang memiliki hak pilih, suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 47,7 persen.

Adapun paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 35,5 persen.

"Bagi Jokowi, ini ada peringatan yang dini. PR terberatnya adalah suara yang masih di bawah 50 persen, seharusnya bisa lebih," papar Rico.

Baca juga: Fahri Hamzah: Pak Jokowi Agak Emosional Belakangan Ini, Tidak Serileks Dulu...

Ia menambahkan, masalah yang menjadi hambatan Jokowi-Ma'ruf ke depan adalah memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, sebanyak 48,9 persen masyarakat menyebut masalah ekonomi dan kesejahteraan yang belum diselesaikan pemerintah saat ini.

"Yang harus dilakukan Jokowi adalah menyelesaikan kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan infrastruktur memang diakui, namun 29,30 persen masyarakat menilai hal itu tidak berpengaruh menurunkan harga dan menyediakan lapangan kerja," jelasnya.

Rico menambahkan, kegelisahan masyarakat seperti biaya listrik yang dinilai mahal, harga-harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, dan lapangan pekerjaan itulah yang kini difokuskan agar mampu mendulang suara lebih dari 50 persen.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X