Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Serangan Siber Jelang Pemilu

Kompas.com - 26/11/2018, 19:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan meminta masyarakat tidak khawatir akan serangan siber yang berpotensi terjadi pada sistem teknologi dan informasi KPU jelang Pemilu 2019.

Menurut Wahyu, dalam penghitungan suara Pemilu nanti pihaknya menggunakan metode konvensional berupa rekapitulasi secara berjenjang. Perolehan suara dalam Pemilu dihitung melalui rapat pleno berjenjang tiap daerah.

"Kita mengantisipasi dari kemungkinan-kemungkinan serangan siber tetapi publik tidak perlu khawatir karena basis penghitungan kita menggunakan metode konvesional yang melalui rapat pleno berjenjang," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Wahyu mengatakan, penghitungan suara secara konvensional merupakan metode resmi dari KPU.

Baca juga: Fasilitasi Penyandang Disabilitas Mental, KPU Diminta Kerja Sama dengan Banyak Pihak

Adapun kelak sistem IT KPU menampilkan informasi terkait hasil penghitungan suara. Hal itu sebagai wujud komitmen KPU dalam melayani masyarakat. Tujuannya, supaya publik mendapat informasi yang cepat mengenai penghitungan suara yang disajikan melalui sistem IT.

Meski demikian, Wahyu menampik jika pihaknya sama sekali tidak melakukan antisipasi serangan siber.

KPU melakukan sejumlah hal dalam menghadapi ancaman tersebut, seperti misalnya membangun keamanan jaringan internal.

Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan pihak lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

"Sudah merapatkan barisan kita secara internal sudah membenahi segala sesuatu dan kita akan berkoordinasi bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk bersama mengantisipasi apabila ada serangan," ujar Wahyu.

Sebelumnya, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Asep Chaerudin menyebut, jutaan ancaman terkait server siber berpotensi menyerang Indonesia setiap tahunnya.

Menjelang tahun Pemilu, ancaman siber tersebut juga berpotensi menyerang sistem IT KPU.

Ancaman tersebut muncul dari dalam dan luar negeri. Bentuknya, bisa bermacam-macam, seperti pasmen, dos, malware, hingga trojan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com