Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Radikalisme, Polri Ingatkan Masyarakat Harus Kritis

Kompas.com - 21/11/2018, 12:04 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengingatkan, masyarakat untuk tidak menelan secara mentah ajaran-ajaran yang disampaikan kelompok-kelompok tertentu yang tujuannya ingin memecah belah bangsa dengan pemahaman agama yang sempit.

Hal itu dikatakan Dedi menanggapi pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) yang membenarkan adanya tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar radikalisme.

Polri, kata Dedi, melakukan langkah preventif dengan mengajak tokoh agama dan menggandeng aparat pemerintah daerah untuk berkoordinasi membimbing dan mengarahkan masyarakat terkait nilai-nilai kebangsaan.

Menurut Dedi, agama Islam mengajarkan Islam rahmatan lil Alamin. Artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.

Baca juga: Polri Turun ke Kampus untuk Sosialisasi Bahaya Radikalisme

“Betul-betul (masyarakat) melakukan kajian-kajian yang lebih komprehensif. Agama Islam selalu mengajarkan agama yang penuh kedamaian,” ujar Dedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/11/2018).

Dedi menuturkan, Polri juga memberikan pemahaman dasar mengenai bahaya radikalisme di kalangan perguruan tinggi.

Dedi menjelaskan, melalui anggota pembinaan masyarakat, kepolisian juga akan mengadakan program goes to campus untuk menyosialisasikan kontraradikalisme dan ideologi radikal bagi mahasiswa dan mahasiwi.

Baca juga: BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

Program Goes to Campus tersebut merupakan kerja sama dan dialog yang dilakukan Polri yang langsung terjun ke perguruan tinggi dengan memberikan pemahaman bahaya radikalisme di Indonesia.

“Program Goes to Campus dari direktorat bimbingan masyarakat (Binas) baik bimas Baharkam maupun di Polda turun ke kampus bekerja sama dengan tokoh formal dan informal, tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada di daerah untuk memberikan pemahaman bahaya radikalisme di Indonesia,” tutur Dedi.

Sebagai informasi, Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Dedi menjelaskan, program Goes to Campus Polri yakni memberikan materi kontra radikalisme seperti kuliah umum.

“Kita mengadakan seminar di kampus dan meminta pihak kampus untuk berperan aktif untuk memonitor wilayah kampusnya agar jangan terpapar kelompok-kelompok radikal,” tutur Dedi.

Menurut Dedi, radikalisme sangat berbahaya dan bisa memapar semua lapisan, golongan dan semua latar belakang, sosial, ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda.

“Tujuan terorisme ingin mengganti dasar negara Pancasila menjadi Islam ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Dedi.

Oleh karena itu, kata Dedi, kalangan kampus diminta untuk berfikir secara komprehensif. Civitas akademik dituntut tidak hanya menggunakan satu perspektif agama saja.

“Kalau pemahaman agama memahami kulit luarnya saja, maka ini sangat rentan terpapar oleh paham-paham radikalisme,” ujar Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membenarkan adanya tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar radikalisme.

Wawan menuturkan, hasil pengembangan di tahun 2018 tersebut juga mengungkapkan bahwa sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi menunjukkan ketertarikannya pada paham radikal.

"Terkait tujuh PTN yang terpapar radikalisme dan 39 persen mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan paham radikal, benar adanya," katanya saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com