Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/11/2018, 17:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya tidak mampu melakukan pemutakhiran data pemilih di tiga wilayah di Sulawesi Tengah (Sulteng), pasca-gempa dan tsunami melanda kawasan tersebut, Jumat (28/9/2018).

Tiga wilayah tersebut adalah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.

Arief menyebutkan, pemutakhiran data pemilih tak bisa dilakukan di daerah itu karena ada sejumlah desa yang hilang, mengakibatkan ribuan penduduk meninggal dunia, sejumlah warga hilang, dan lainnya pindah domisili.

Namun, jumlahnya hingga saat ini belum dapat dipastikan.

"Teman-teman sudah mencoba mendata, tapi enggak bisa. Wilayah administratif di beberapa daerah tidak berfungsi sama sekali," kata Arief saat ditemui di Kantor Bawaslu, Rabu (14/11/2018).

Baca juga: Hampir 14.000 Aduan Masyarakat Terkait Data Pemilih Diterima Bawaslu

Gempa dan tsunami itu juga mengakibatkan proses administrasi penduduk tak berjalan. Banyak warga yang kehilangan KTP serta Kartu Keluarga (KK) mereka.

Padahal, dalam melakukan pemutakhiran data, KPU harus berdasar pada data administrasi penduduk setempat.

Selain itu, ada kemungkinan warga di tiga wilayah tersebut hingga saat ini masih mengalami trauma dan beban psikologis pasca-bencana.

"Proses administrasi tak berjalan, Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) juga tak bisa memberi keterangan. Kita tanya warga juga tidak siap ditanya mana KTP-nya, KK-nya, enggak mungkin jadi tiga kabupaten ini belum bisa melakukan pemutakhiran," ujar Arief.

Baca juga: Kalau Nama Saya Tak Ada di Data Pemilih, Apa yang Harus Dilakukan?

Arief mengatakan, KPU masih menunggu waktu yang memungkinkan untuk melakukan pemutakhiran.

Diperkirakan, pemutakhiran data pemilih di Sulteng baru akan dilakukan bulan depan.

Hingga saat ini, lembaga penyelenggara pemilu itu berpegang pada data pemilih Sulteng yang sudah ada sebelumnya.

"Selama belum ada perubahan keputusan data pemilih di tempat itu, kami gunakan data pemilih yang ada. Nanti kalau sudah terjadi pemutakhiran, baru kami mutakhirkan," kata Arief.

Baca juga: Pascagempa dan Tsunami Palu-Donggala, KPU Akan Mutakhirkan Data Pemilih

Arief mengungkapkan, bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai pemilih, ke depannya harus dipermudah dalam hal menggunakan hak pilih.

Meski demikian, hingga saat ini KPU belum bisa memastikan cara yang akan digunakan untuk mempermudah pemilih terdampak bencana dalam menggunakan hak pilihnya itu.

"Nanti kalau kamisudah mampu mendata itu, siapa ada di mana, berapa jumlahnya, baru kami bisa buat kebijakan, apakah dibuatkan TPS baru, atau digabungkan ke TPS yang sudah ada," kata Arief.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Siap Bahas Rencana Usung Ganjar Bareng PAN

Golkar Siap Bahas Rencana Usung Ganjar Bareng PAN

Nasional
Ketum Golkar Santai PAN dan Gerindra Bakal Bertemu, Tak Khawatir KIB Bubar

Ketum Golkar Santai PAN dan Gerindra Bakal Bertemu, Tak Khawatir KIB Bubar

Nasional
Menag Minta Tambahan Anggaran Rp 16,43 Triliun untuk Tahun 2024

Menag Minta Tambahan Anggaran Rp 16,43 Triliun untuk Tahun 2024

Nasional
Tolak Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Jangan Saya, Nanti Koalisi Perubahan Pecah

Tolak Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Jangan Saya, Nanti Koalisi Perubahan Pecah

Nasional
Rakernas PDI-P Besok Usung Tema 'Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara'

Rakernas PDI-P Besok Usung Tema "Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara"

Nasional
Airlangga Tegaskan Dirinya Tetap jadi Capres atau Cawapres yang Bakal Diusung Golkar

Airlangga Tegaskan Dirinya Tetap jadi Capres atau Cawapres yang Bakal Diusung Golkar

Nasional
Bahas Strategi Pilpres, Megawati dan Jokowi Sampaikan Pidato dan Arahan di Rakernas PDI-P

Bahas Strategi Pilpres, Megawati dan Jokowi Sampaikan Pidato dan Arahan di Rakernas PDI-P

Nasional
Mahfud Akui Minta Tolong Denny Indrayana dan PKS agar Anies Bisa Maju Capres 2024

Mahfud Akui Minta Tolong Denny Indrayana dan PKS agar Anies Bisa Maju Capres 2024

Nasional
Survei Indikator: Publik yang Puas dengan Kerja Jokowi Cenderung Pilih Ganjar, Tak Puas Pilih Prabowo

Survei Indikator: Publik yang Puas dengan Kerja Jokowi Cenderung Pilih Ganjar, Tak Puas Pilih Prabowo

Nasional
Bawaslu Didesak Tegur KPU soal Dihapusnya Wajib Lapor Sumbangan Kampanye Pemilu 2024

Bawaslu Didesak Tegur KPU soal Dihapusnya Wajib Lapor Sumbangan Kampanye Pemilu 2024

Nasional
Raker dengan DPR, Menag Minta Tambahan Anggaran Fungsi Agama untuk 2024

Raker dengan DPR, Menag Minta Tambahan Anggaran Fungsi Agama untuk 2024

Nasional
Wamendagri Cabut Gugatan Rp 23 Miliar ke RSPI, Usai Namanya Dicatut jadi Ayah Seorang Bayi

Wamendagri Cabut Gugatan Rp 23 Miliar ke RSPI, Usai Namanya Dicatut jadi Ayah Seorang Bayi

Nasional
ICW Nilai Tak Masuk Akal Alasan KPU Hapus Wajib Lapor Sumbangan Kampanye Pemilu 2024

ICW Nilai Tak Masuk Akal Alasan KPU Hapus Wajib Lapor Sumbangan Kampanye Pemilu 2024

Nasional
Mahfud Disebut Minta Denny Bantu Anies, Nasdem: Diduga Mulai Merasa Demokrasi Kurang Sehat

Mahfud Disebut Minta Denny Bantu Anies, Nasdem: Diduga Mulai Merasa Demokrasi Kurang Sehat

Nasional
Elektabilitas Anies Turun Terus, Demokrat Duga karena Tak Kunjung Deklarasi Cawapres

Elektabilitas Anies Turun Terus, Demokrat Duga karena Tak Kunjung Deklarasi Cawapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com