Humphrey Djemat Resmi Jabat Ketum PPP Versi Muktamar Jakarta

Kompas.com - 15/11/2018, 16:36 WIB
Ketua Umum PPP Humphrey Djemat saat memberikan pidato saat Mukernas di DPP PPP, Jakarta, Kamis (15/11/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Ketua Umum PPP Humphrey Djemat saat memberikan pidato saat Mukernas di DPP PPP, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Humphrey R. Djemat dikukuhkan sebagai Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta. Humphrey menggantikan Djan Faridz yang memilih mundur sebagai Ketua Umum.

Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-3 di Kantor DPP PPP di Jalan Talang Nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/18).

Sebelumnya, Humphrey menjabat pelaksana tugas (plt) ketua umum PPP.

Dalam pembukaan Mukernas, Humphrey menyebutkan ada tiga agenda yang akan dibahas bersama 34 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) seluruh Indonesia.


Baca juga: PPP Kubu Humphrey Gelar Mukernas, Kader Teriak Prabowo Menang

Ketiga agenda tersebut adalah mengukuhkan dirinya sebagai ketua umum hingga Mukernas selanjutnya pada 2019, merevitalisasi struktur DPP PPP, dan memutuskan sikap politik terkait pemilihan presiden 2019.

"Dari tiga agenda itu, tujuan kita adalah ingin bersatu lagi dengan PPP yang dipimpin Romahurmuziy berkaitan dengan Pemilu 2019," tutur Humphrey.

"Karena memang kita cukup khawatir bahwa PPP tidak akan lolos ambang batas yang minimal empat persen, itu sudah kita ketahui dari hasil survei yang ada," sambungnya.

Humphrey yakin ketiga agenda yang dibahas tersebut mampu menghasilkan keputusan yang bulat.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

Nasional
Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Nasional
PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Nasional
Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Nasional
KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Nasional
PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Nasional
Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Nasional
Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Nasional
Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Nasional
Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Nasional
Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Nasional
Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X