Kalau Nama Saya Tak Ada di Data Pemilih, Apa yang Harus Dilakukan?

Kompas.com - 12/10/2018, 16:12 WIB
Bidik layar https://sidalih3.kpu.go.id Bidik layar https://sidalih3.kpu.go.idBidik layar https://sidalih3.kpu.go.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pemilih sudah bisa melakukan pengecekan apakah namanya sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap ( DPT) atau belum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih proaktif untuk melakukan pengecekan.

Cara mengecek nama di DPT

Caranya, bisa dilakukan dengan dua cara.


Pertama, datang langsung ke kantor desa/kelurahan domisili. Petugas akan membantu pemilih untuk mengecek apakah yang bersangkutan sudah terdaftar dalam DPT.

Baca juga: Begini Cara Cek Nama di Daftar Pemilih Pemilu 2019

Cara kedua, melalui portal https://sidalih3.kpu.go id.

Jika menggunakan cara kedua, pemilih tak perlu datang ke kantor desa/kelurahan, cukup mengandalkan ponsel dan jaringan internet.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Di halaman awal portal https://sidalih3.kpu.go.id, pemilih diminta untuk memilih provinsi tempat mereka tinggal. Pilih provinsi sesuai dengan tempat tinggal di kartu tanda penduduk (KTP).

2. Setelah kolom provinsi terisi, pemilih diminta untuk memasukan kabupaten/kota domisili. Pilih kabupaten/kota domisili sesuai dengan tempat tinggal di KTP.

Baca juga: Ikut Pemilu 2019, Daftar Nama Para Pemilih Sudah Bisa Dilihat

3. Selanjutnya, isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP di kolom "NIK" yang terletak di bawah kolom kota/kabupaten. Pastikan, setiap angka yang dimasukkan sudah benar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Nasional
ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Nasional
Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Nasional
Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Nasional
Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Nasional
6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X