Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sikap Demokrat Akan Berbeda jika AHY Jadi Pendamping Prabowo

Kompas.com - 14/11/2018, 14:29 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Jerry Massie menilai bahwa sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya terkait pilihan calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2019 merupakan bagian dari strategi untuk merebut ruang kontestasi pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Jerry, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengambil posisi aman untuk mempersiapkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon pemimpin.

"Ini (sikap Demokrat) sebagai model safety atau dengan kata lain agar nanti mereka aman. Pasalnya, putra SBY, Agus, dipersiapkan jadi the next Jokowi," ujar Jerry saat dihubungi, Rabu (14/11/2018).

Jelang Pilpres 2019, nama AHY kerap disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan.

Baca juga: Setelah Demokrat Bebaskan Kadernya Tentukan Pilihan di Pilpres 2019...

Bahkan, beberapa baliho yang memajang figur Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu terpasang di beberapa titik di Jakarta

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, baliho tersebut digunakan untuk mem-branding figur AHY sebagai calon pemimpin.

Jerry memprediksi sikap Partai Demokrat akan berbeda jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandeng AHY sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Ia berpendapat Demokrat akan mengerahkan kekuatan seluruh mesin partainya untuk kontestasi di Pilpres 2019.

Baca juga: Benarkah Demokrat Setengah Hati Mendukung Prabowo-Sandiaga?

"Berbeda jika Agus yang jadi pendamping Prabowo, bukan Sandi, pasti Demokrat akan ngotot," kata Jerry.

Di sisi lain, Jerrry melihat sikap Demokrat sebagai suatu hal yang realistis untuk mengamankan posisinya di parlemen.

Seperti diketahui, seluruh partai harus berusaha untuk melewati ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Untuk melewati ambang batas parlemen dan mendapatkan kursi di DPR, partai politik harus meraih minimal 4 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif 2019 mendatang.

"Memang ini strategi lumayan ampuh agar mereka tak terlempar di persaingan parliamentary threshold yakni sebesar 4 persen," ucapnya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com