Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sikap Demokrat Akan Berbeda jika AHY Jadi Pendamping Prabowo

Kompas.com - 14/11/2018, 14:29 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Jerry Massie menilai bahwa sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya terkait pilihan calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2019 merupakan bagian dari strategi untuk merebut ruang kontestasi pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Jerry, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mengambil posisi aman untuk mempersiapkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon pemimpin.

"Ini (sikap Demokrat) sebagai model safety atau dengan kata lain agar nanti mereka aman. Pasalnya, putra SBY, Agus, dipersiapkan jadi the next Jokowi," ujar Jerry saat dihubungi, Rabu (14/11/2018).

Jelang Pilpres 2019, nama AHY kerap disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan.

Baca juga: Setelah Demokrat Bebaskan Kadernya Tentukan Pilihan di Pilpres 2019...

Bahkan, beberapa baliho yang memajang figur Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu terpasang di beberapa titik di Jakarta

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, baliho tersebut digunakan untuk mem-branding figur AHY sebagai calon pemimpin.

Jerry memprediksi sikap Partai Demokrat akan berbeda jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandeng AHY sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Ia berpendapat Demokrat akan mengerahkan kekuatan seluruh mesin partainya untuk kontestasi di Pilpres 2019.

Baca juga: Benarkah Demokrat Setengah Hati Mendukung Prabowo-Sandiaga?

"Berbeda jika Agus yang jadi pendamping Prabowo, bukan Sandi, pasti Demokrat akan ngotot," kata Jerry.

Di sisi lain, Jerrry melihat sikap Demokrat sebagai suatu hal yang realistis untuk mengamankan posisinya di parlemen.

Seperti diketahui, seluruh partai harus berusaha untuk melewati ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Untuk melewati ambang batas parlemen dan mendapatkan kursi di DPR, partai politik harus meraih minimal 4 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif 2019 mendatang.

"Memang ini strategi lumayan ampuh agar mereka tak terlempar di persaingan parliamentary threshold yakni sebesar 4 persen," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata  Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader  mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai.

Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis. Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com