Wapres Kalla Minta Pembahasan RTRW Rehabilitasi Sulteng Pasca-bencana Dipercepat

Kompas.com - 14/11/2018, 13:02 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah mempercepat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tentang rehabilitasi Sulawesi Tengah pasca-bencana.

Ia telah meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyelesaikan RTRW Rehabilitasi Sulawesi Tengah pasca-bencana pada akhir Desember.

Kalla menyadari pembahasan RTRW melibatkan DPRD sehingga membutuhkan waktu untuk berdialog.

Namun, ia menilai, dalam kondisi darurat, semestinya proses dialog bisa dipercepat.

"Iya, itu kan kalau keadaan normal, saya bilang. Kalau keadaan darurat seperti ini percepat saja prosesnya, kalau proses ini seminggu, kasih tiga hari. Kan begitu semua," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Belum Didistribusikan, Bantuan Gempa Sulteng Bertumpuk di Parepare

"Minta persetujuan daerah, DPRD, geologi, percepat saja. Semua dilalui tapi percepat. Saya minta pokoknya Januari mulai untuk pembangunannya, untuk tahun anggaran depan," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia meyakini penyusunan Perda RTRW Rehabilitasi Sulawesi Tengah bisa selesai dalam waktu 1,5 bulan.

Ia mengatakan saat ini pemerintah pun terus mendata kebutuhan rumah yang perlu dibangun kembali.

Baca juga: Belum Cair, Santunan Korban Gempa dan Tsunami di Sulteng Masih Diverifikasi

"Bisa, pasti. Ya kalau 1,5 bulan dia lapor sama saya, ya mulai Desember lah untuk tandatangani semua di sini, bersama," sambung Kalla.

Sebelumnya diberitakan, proses rekonstruksi dan relokasi baru berjalan setelah perencanaan dan payung hukumnya selesai bulan depan.

Saat ini Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun masih memetakan wilayah rawan gempa dan akan mengumumkan hasilnya Desember 2018.

USGS (DIOLAH), LAKSONO HARI W Gempa di Indonesia pada 1968-September 2018

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Nasional
Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Nasional
BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.