Wapres Kalla Minta Pembahasan RTRW Rehabilitasi Sulteng Pasca-bencana Dipercepat

Kompas.com - 14/11/2018, 13:02 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah mempercepat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tentang rehabilitasi Sulawesi Tengah pasca-bencana.

Ia telah meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyelesaikan RTRW Rehabilitasi Sulawesi Tengah pasca-bencana pada akhir Desember.

Kalla menyadari pembahasan RTRW melibatkan DPRD sehingga membutuhkan waktu untuk berdialog.

Namun, ia menilai, dalam kondisi darurat, semestinya proses dialog bisa dipercepat.

"Iya, itu kan kalau keadaan normal, saya bilang. Kalau keadaan darurat seperti ini percepat saja prosesnya, kalau proses ini seminggu, kasih tiga hari. Kan begitu semua," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Baca juga: Belum Didistribusikan, Bantuan Gempa Sulteng Bertumpuk di Parepare

"Minta persetujuan daerah, DPRD, geologi, percepat saja. Semua dilalui tapi percepat. Saya minta pokoknya Januari mulai untuk pembangunannya, untuk tahun anggaran depan," lanjut dia.

Ia meyakini penyusunan Perda RTRW Rehabilitasi Sulawesi Tengah bisa selesai dalam waktu 1,5 bulan.

Ia mengatakan saat ini pemerintah pun terus mendata kebutuhan rumah yang perlu dibangun kembali.

Baca juga: Belum Cair, Santunan Korban Gempa dan Tsunami di Sulteng Masih Diverifikasi

"Bisa, pasti. Ya kalau 1,5 bulan dia lapor sama saya, ya mulai Desember lah untuk tandatangani semua di sini, bersama," sambung Kalla.

Sebelumnya diberitakan, proses rekonstruksi dan relokasi baru berjalan setelah perencanaan dan payung hukumnya selesai bulan depan.

Saat ini Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun masih memetakan wilayah rawan gempa dan akan mengumumkan hasilnya Desember 2018.

USGS (DIOLAH), LAKSONO HARI W Gempa di Indonesia pada 1968-September 2018



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Nasional
Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Nasional
Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Nasional
Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Soal 8 Sepeda yang Diamankan KPK, Edhy Prabowo: Saya Beli di Amerika, Tidak Terkait Kasus

Nasional
Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Geledah 4 Lokasi, KPK Amankan Catatan Penerimaan Suap Wali Kota Cimahi

Nasional
Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Bayi Lahir dengan Antibodi Covid-19, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Ditahan KPK, Rizal Djalil: Tak Perlu Disesalkan, Mengalir Saja seperti Sungai Musi-Batanghari

Nasional
Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, PKB: Pertimbangkan Suasana Kebatinan Masyarakat

Nasional
Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Tanggapi Kuasa Hukum Ustaz Maaher, Polri Klaim Telah Bekerja Sesuai Prosedur

Nasional
Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Wakapolri: Siapa Pun yang Ikut Benny Wenda Kami Tindak Tegas

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas Sebut Masyarakat Kian Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Proyek SPAM

Nasional
Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Pesan Penyintas: Terpapar Covid-19 Sungguh Menyakitkan

Nasional
Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X