Saling Sindir di Pilpres Dinilai karena Miskinnya Adu Program

Kompas.com - 14/11/2018, 10:36 WIB
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018).KOMPAS.COM/ KRISTIANTO PURNOMO Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Maruf Amin saat acara pengambilan nomor urut di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk memandang, rangkaian sindiran yang dilontarkan kubu calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukti rendahnya wacana adu program.

"Ini menurut saya terjadi di tengah miskinnya wacana adu program sebenarnya. Karena yang namanya kampanye politik emang adu wacana, secara prinsip. Tapi publik harus dipenuhi wacana yang baik," kata Hamdi kepada Kompas.com, Rabu (14/11/2018).

Hamdi menjelaskan, dalam proses legimitasi dan delegitimasi kontestan politik seharusnya berbasis pada gagasan, program, dan ideologi.

Menurut dia, sudah sepatutnya kontestasi Pilpres di Indonesia dibawa ke arah yang lebih baik lagi.


"Harusnya yang elegan itu usaha political legitimation dan delegitimation itu berbasis gagasan program, atau ideologi, platform, gitu loh. Kalau negara maju kan orang bicara ideologi dan platform. Di kita itu enggak ada. ini penyakit demokrasi kita," kata Hamdi.

Para kandidat dan tim pemenangan dinilainya menjadi lebih mudah terpancing dengan sindiran. Sehingga mereka mengesampingkan politik adu gagasan dan program.

Hamdi mencontohkan, pernyataan Jokowi soal politisi sontoloyo dan politik genderuwo muncul akibat serangan dari kubu Prabowo-Sandiaga.

Kubu pesaing, kata dia, seringkali melontarkan sejumlah kalimat yang menakut-nakuti bahkan tak berbasis data dan argumentasi yang kuat.

"Ini akhirnya disinyalir oleh Jokowi, wah cara begini nih jauh dari kesantunan dan keadaban, ini politisi sontoloyo ini, kan gitu. Ada aksi reaksi. Karena Jokowi kan capek juga terus-terusan jadi korban dengan cara yang tidak beradab itu," kata Hamdi.

"Terus nyerang lagi, keluar lagi kalau politik yang isinya nakut-nakutin, Indonesia bubar, 99 persen semua orang susah, negara krisis, semua kekayaan keluar, asing sudah masuk, keamanan tidak terjamin, dia (Jokowi) pancing lagi metafor Genderuwo," kata Hamdi.

Jika situasi ini dibiarkan, kata Hamdi, akan semakin mempertajam potensi konflik di masyarakat.

Di sisi lain, Hamdi juga mengkritik kubu pesaing yang tak menawarkan gagasan dan program alternatif yang kuat.

Menurut dia, kubu pesaing seharusnya bisa mencari celah kelemahan lawan dan menawarkan gagasan berbasis argumentasi dan data yang kuat.

Hal itu untuk menghadirkan perlawanan yang sehat kepada petahana yang mengandalkan pencapaian kerja.

"Dikritik langkah yang dilakukan petahana, diperlihatkan di mana bolongnya, dan dicarikan alternatif dan solusi yang betul-betul masuk akal, akurat dengan argumentasi yang kuat. Nah, tampaknya ini yang gagal," kata dia.

"Datanglah dengan gagasan yang menyentak, fresh original dan menawarkan alternatif dan mengguncang, gitu kan. Kalau gagal di situ, ya repot. Petahana malah bisa melenggang," lanjutnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Close Ads X