Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Jembatani Perbedaan Pendapat Negara-negara ASEAN saat Perundingan RCEP

Kompas.com - 13/11/2018, 10:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

SINGAPURA, KOMPAS.com - Sebagai ketua tim negosiasi, Indonesia terus mendorong percepatan perundingan kerja sama ekonomi regional komprehensif atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Dalam pertemuan lanjutan di Singapura, Senin (13/11/2018) kemarin, menteri-menteri bidang perekonomian negara-negara ASEAN membahas bab per bab jalinan kerja sama ekonomi tersebut.

"Menteri-menteri RCEP bertemu dan membahas mengenai chapter (kerangka kerja sama) yang harus kita selesaikan semaksimal mungkin," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat dijumpai di Hotel Conrad, Suntec Singapore International Convention and Exhibition, Singapura, Senin malam.

Baca juga: Presiden Jokowi Jadwalkan 20 Pertemuan Bilateral di KTT ASEAN

Seperti diketahui, ada 21 chapter kerangka kerja sama yang dirancang. Tahun 2017 lalu, tiga chapter telah rampung. Tahun 2018 ini, ditargetkan rampung lima bab.

Dari 5 chapter yang ditargetkan rampung pada 2018 itu sendiri, saat ini sudah rampung dibahas sebanyak 3 chapter. Adapun sebanyak 2 chapter sisanya akan dikebut selama pertemuan di Singapura hingga Kamis (15/11/2018) mendatang.

"Kalau chapter ini sudah bisa kita selesaikan, maka ini menjadi kemajuan yang luar biasa, karena 8 chapter yang kita bahas lebih dulu ini adalah chapter-chapter yang krusial sekali. Apabila 8 chapter ini selesai, maka yang lain akan lebih mudah," papar Enggar.

Enggar menambahkan, perundingan 2 chapter ini terbilang alot. Sebab, negara-negara RCEP tidak semuanya negara maju, melainkan juga ada negara berkembang. Sehingga beberapa negara berkembang sangat teliti dan hati-hati dalam hal merancang kerangka kerja sama itu.

Baca juga: Jokowi Berharap Perundingan Kerja Sama RCEP Selesai pada 2018

"Terutama mengenai kompetisinya. Ada beberapa negara yang masih menyampaikan keberatannya, di satu sisi masih ada satu lagi kelompok negara juga yang begitu keras untuk membuka akses pasar itu sendiri di dalam kompetisi ini," ujar Enggar.

"Jadi dalam kompetisi, ada yang berpendapat dibuka semuanya agar tidak ada batasan, sedangkan ada negara yang mengatakan, harus ada batasan, yaitu untuk state on enterprises-nya dan dikaitkan dengan kebijakan publik mereka," lanjut dia.

Meski demikian, Enggar memastikan bahwa negara-negara ASEAN satu suara dalam hal peningkatan konektivitas ekonomi kawasan.

Baca juga: Jokowi Bakal Bertemu PM Australia di KTT ASEAN, Isu Palestina Bisa Jadi Bahasan

"Indonesia menjembatani ini semuanya. Pada dasarnya ASEAN itu satu suara. Tinggal kita bagaimana untuk menyatukan dengan negara-negara yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mencapai kesepakatan agar besok (hari ini) dapat kita laporkan kepada leaders meeting," ujar Enggar.

RCEP melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan 6 negara mitra perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) ASEAN. Mereka menargetkan substansi perundingan RCEP bisa selesai akhir 2018 mendatang.

Negara yang tergabung dalam pembahasan RCEP antara lain negara ASEAN free trade agreement, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos. Sedangkan mitra FTA ASEAN adalah China, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Kompas TV Pembangunan ekonomi kawasan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com