RI Jembatani Perbedaan Pendapat Negara-negara ASEAN saat Perundingan RCEP

Kompas.com - 13/11/2018, 10:32 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita Fabian Januarius KuwadoMenteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

SINGAPURA, KOMPAS.com - Sebagai ketua tim negosiasi, Indonesia terus mendorong percepatan perundingan kerja sama ekonomi regional komprehensif atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Dalam pertemuan lanjutan di Singapura, Senin (13/11/2018) kemarin, menteri-menteri bidang perekonomian negara-negara ASEAN membahas bab per bab jalinan kerja sama ekonomi tersebut.

"Menteri-menteri RCEP bertemu dan membahas mengenai chapter (kerangka kerja sama) yang harus kita selesaikan semaksimal mungkin," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat dijumpai di Hotel Conrad, Suntec Singapore International Convention and Exhibition, Singapura, Senin malam.

Baca juga: Presiden Jokowi Jadwalkan 20 Pertemuan Bilateral di KTT ASEAN

Seperti diketahui, ada 21 chapter kerangka kerja sama yang dirancang. Tahun 2017 lalu, tiga chapter telah rampung. Tahun 2018 ini, ditargetkan rampung lima bab.

Dari 5 chapter yang ditargetkan rampung pada 2018 itu sendiri, saat ini sudah rampung dibahas sebanyak 3 chapter. Adapun sebanyak 2 chapter sisanya akan dikebut selama pertemuan di Singapura hingga Kamis (15/11/2018) mendatang.

"Kalau chapter ini sudah bisa kita selesaikan, maka ini menjadi kemajuan yang luar biasa, karena 8 chapter yang kita bahas lebih dulu ini adalah chapter-chapter yang krusial sekali. Apabila 8 chapter ini selesai, maka yang lain akan lebih mudah," papar Enggar.

Enggar menambahkan, perundingan 2 chapter ini terbilang alot. Sebab, negara-negara RCEP tidak semuanya negara maju, melainkan juga ada negara berkembang. Sehingga beberapa negara berkembang sangat teliti dan hati-hati dalam hal merancang kerangka kerja sama itu.

Baca juga: Jokowi Berharap Perundingan Kerja Sama RCEP Selesai pada 2018

"Terutama mengenai kompetisinya. Ada beberapa negara yang masih menyampaikan keberatannya, di satu sisi masih ada satu lagi kelompok negara juga yang begitu keras untuk membuka akses pasar itu sendiri di dalam kompetisi ini," ujar Enggar.

"Jadi dalam kompetisi, ada yang berpendapat dibuka semuanya agar tidak ada batasan, sedangkan ada negara yang mengatakan, harus ada batasan, yaitu untuk state on enterprises-nya dan dikaitkan dengan kebijakan publik mereka," lanjut dia.

Meski demikian, Enggar memastikan bahwa negara-negara ASEAN satu suara dalam hal peningkatan konektivitas ekonomi kawasan.

Baca juga: Jokowi Bakal Bertemu PM Australia di KTT ASEAN, Isu Palestina Bisa Jadi Bahasan

"Indonesia menjembatani ini semuanya. Pada dasarnya ASEAN itu satu suara. Tinggal kita bagaimana untuk menyatukan dengan negara-negara yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mencapai kesepakatan agar besok (hari ini) dapat kita laporkan kepada leaders meeting," ujar Enggar.

RCEP melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan 6 negara mitra perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) ASEAN. Mereka menargetkan substansi perundingan RCEP bisa selesai akhir 2018 mendatang.

Negara yang tergabung dalam pembahasan RCEP antara lain negara ASEAN free trade agreement, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos. Sedangkan mitra FTA ASEAN adalah China, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Kompas TV Pembangunan ekonomi kawasan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Nasional
Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Nasional
KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

Nasional
Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Nasional
Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X