Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Jembatani Perbedaan Pendapat Negara-negara ASEAN saat Perundingan RCEP

Kompas.com - 13/11/2018, 10:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

SINGAPURA, KOMPAS.com - Sebagai ketua tim negosiasi, Indonesia terus mendorong percepatan perundingan kerja sama ekonomi regional komprehensif atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Dalam pertemuan lanjutan di Singapura, Senin (13/11/2018) kemarin, menteri-menteri bidang perekonomian negara-negara ASEAN membahas bab per bab jalinan kerja sama ekonomi tersebut.

"Menteri-menteri RCEP bertemu dan membahas mengenai chapter (kerangka kerja sama) yang harus kita selesaikan semaksimal mungkin," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat dijumpai di Hotel Conrad, Suntec Singapore International Convention and Exhibition, Singapura, Senin malam.

Baca juga: Presiden Jokowi Jadwalkan 20 Pertemuan Bilateral di KTT ASEAN

Seperti diketahui, ada 21 chapter kerangka kerja sama yang dirancang. Tahun 2017 lalu, tiga chapter telah rampung. Tahun 2018 ini, ditargetkan rampung lima bab.

Dari 5 chapter yang ditargetkan rampung pada 2018 itu sendiri, saat ini sudah rampung dibahas sebanyak 3 chapter. Adapun sebanyak 2 chapter sisanya akan dikebut selama pertemuan di Singapura hingga Kamis (15/11/2018) mendatang.

"Kalau chapter ini sudah bisa kita selesaikan, maka ini menjadi kemajuan yang luar biasa, karena 8 chapter yang kita bahas lebih dulu ini adalah chapter-chapter yang krusial sekali. Apabila 8 chapter ini selesai, maka yang lain akan lebih mudah," papar Enggar.

Enggar menambahkan, perundingan 2 chapter ini terbilang alot. Sebab, negara-negara RCEP tidak semuanya negara maju, melainkan juga ada negara berkembang. Sehingga beberapa negara berkembang sangat teliti dan hati-hati dalam hal merancang kerangka kerja sama itu.

Baca juga: Jokowi Berharap Perundingan Kerja Sama RCEP Selesai pada 2018

"Terutama mengenai kompetisinya. Ada beberapa negara yang masih menyampaikan keberatannya, di satu sisi masih ada satu lagi kelompok negara juga yang begitu keras untuk membuka akses pasar itu sendiri di dalam kompetisi ini," ujar Enggar.

"Jadi dalam kompetisi, ada yang berpendapat dibuka semuanya agar tidak ada batasan, sedangkan ada negara yang mengatakan, harus ada batasan, yaitu untuk state on enterprises-nya dan dikaitkan dengan kebijakan publik mereka," lanjut dia.

Meski demikian, Enggar memastikan bahwa negara-negara ASEAN satu suara dalam hal peningkatan konektivitas ekonomi kawasan.

Baca juga: Jokowi Bakal Bertemu PM Australia di KTT ASEAN, Isu Palestina Bisa Jadi Bahasan

"Indonesia menjembatani ini semuanya. Pada dasarnya ASEAN itu satu suara. Tinggal kita bagaimana untuk menyatukan dengan negara-negara yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mencapai kesepakatan agar besok (hari ini) dapat kita laporkan kepada leaders meeting," ujar Enggar.

RCEP melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan 6 negara mitra perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) ASEAN. Mereka menargetkan substansi perundingan RCEP bisa selesai akhir 2018 mendatang.

Negara yang tergabung dalam pembahasan RCEP antara lain negara ASEAN free trade agreement, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos. Sedangkan mitra FTA ASEAN adalah China, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Kompas TV Pembangunan ekonomi kawasan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com