Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat: Jangan Orang Bicara Agama kemudian Disebut SARA

Kompas.com - 12/11/2018, 13:58 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai, tidak ada salahnya dengan politik identitas yang memuat unsur SARA. Asalkan, politik identitas tersebut digunakan untuk hal positif.

Hal itu disampaikan Hidayat mengomentari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai politik identitas semakin mengemuka setelah Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kalau kita di Indonesia itu kan kita sepakat Ketuhanan YME sila yang pertama. Kalau kita menggunakan pendekatan ada unsur SARA, apa bertentangan? Yang penting adalah jangan sampai SARA itu dipakai justru untuk menghadirkan konflik," ujar Hidayat di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Baca juga: SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka Setelah Pilkada DKI Jakarta

Hidayat mengatakan, SARA bisa menjadi pengingat tentang Bhineka Tunggal Ika. SARA yang positif, menurut Hidayat, adalah mengakui Indonesia terdiri dari beragam suku dan agama, tetapi tidak menjadikannya konflik.

"Jangan kemudian kalau orang bicarakan agama kemudian disebut SARA, saya kira enggak," ujar Hidayat.

"Justru menjadikan suku agama ras itu adalah faktor yang menguatkan ke-Indonesiaan kita mengokohkan ke-Binekaaan Tunggal Ika kita dan mengokohkan Pancasila kita," kata dia.

Sebelumnya, SBY menilai politik identitas semakin mengemuka setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Baca juga: 15 Parpol Deklarasikan Pemilu Damai, Janji Tak Akan Angkat Isu SARA

Ia menyadari, identitas sosial dan ideologi tak mungkin dipisahkan dari politik. Namun, ia menilai, hal itu tak baik jika sudah ekstrem pengaruhnya.

Apa lagi, sambung SBY, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki riwayat panjang konflik ideologi dan identitas. Konflik tersebut terjadi sejak era kepresidenan Soekarno hingga sekarang.

Karena itu, ia berharap politik identitas dan SARA tidak esktrem pengaruhnya dalam Pemilu 2019.

"Jangan sampai menjdi ekstrem, lihat apa yang terjadk di banyak negara di dunia saat ini, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di negara lain yang mengalami mala petaka besar karena politik identitas, politik dengan kebencian yang mendalam, benturan ideologi," kata SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com