Salin Artikel

Hidayat: Jangan Orang Bicara Agama kemudian Disebut SARA

Hal itu disampaikan Hidayat mengomentari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai politik identitas semakin mengemuka setelah Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kalau kita di Indonesia itu kan kita sepakat Ketuhanan YME sila yang pertama. Kalau kita menggunakan pendekatan ada unsur SARA, apa bertentangan? Yang penting adalah jangan sampai SARA itu dipakai justru untuk menghadirkan konflik," ujar Hidayat di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Hidayat mengatakan, SARA bisa menjadi pengingat tentang Bhineka Tunggal Ika. SARA yang positif, menurut Hidayat, adalah mengakui Indonesia terdiri dari beragam suku dan agama, tetapi tidak menjadikannya konflik.

"Jangan kemudian kalau orang bicarakan agama kemudian disebut SARA, saya kira enggak," ujar Hidayat.

"Justru menjadikan suku agama ras itu adalah faktor yang menguatkan ke-Indonesiaan kita mengokohkan ke-Binekaaan Tunggal Ika kita dan mengokohkan Pancasila kita," kata dia.

Sebelumnya, SBY menilai politik identitas semakin mengemuka setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Ia menyadari, identitas sosial dan ideologi tak mungkin dipisahkan dari politik. Namun, ia menilai, hal itu tak baik jika sudah ekstrem pengaruhnya.

Apa lagi, sambung SBY, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki riwayat panjang konflik ideologi dan identitas. Konflik tersebut terjadi sejak era kepresidenan Soekarno hingga sekarang.

Karena itu, ia berharap politik identitas dan SARA tidak esktrem pengaruhnya dalam Pemilu 2019.

"Jangan sampai menjdi ekstrem, lihat apa yang terjadk di banyak negara di dunia saat ini, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di negara lain yang mengalami mala petaka besar karena politik identitas, politik dengan kebencian yang mendalam, benturan ideologi," kata SBY.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/12/13584081/hidayat-jangan-orang-bicara-agama-kemudian-disebut-sara

Terkini Lainnya

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke