Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan Tim Investigasi Demokrat di 3 Negara soal Asia Sentinel

Kompas.com - 12/11/2018, 06:18 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim internal Partai Demokrat menerjunkan tim untuk menginvestigasi media Asia Sentinel yang dianggap sudah merugikan nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. 

Tim diturunkan ke tiga negara yaitu Hongkong, Amerika Serikat, dan Mauritius.

Media asal Hongkong tersebut memberitakan soal keterlibatan SBY dengan skandal Bank Century.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan hasil temuan tim tersebut di hadapan para calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dalam rangka pembekalan, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Alasan SBY Serius Investigasi Pemberitaan Asia Sentinel

Di Hongkong, tim tersebut mengunjungi tiga lokasi, yakni kantor Asia Sentinel, Dewan Pers Hongkong, dan Asosiasi Jurnalis Hongkong.

Hasilnya, mereka tidak menemukan kantor media tersebut.

"Kantor Asia Sentinel hanya berupa rumah susun, tapi setelah ditelusuri tidak ada Asia Sentinel di ruangan tersebut," tutur Hinca.

Lanjut Hinca, Dewan Pers Hongkong dan Asosiasi Jurnalis Hongkong juga mengaku tidak mengenal nama media tersebut maupun sang penulis berita, John Berthelsen.

Untuk proses investigasi di Amerika Serikat, tepatnya di California, tim tersebut berhasil bertemu langsung dengan penulis berita.

"Tim investigasi berhasil memastikan dan bertemu langsung dengan John Berthelsen, bahkan rumahnya kita tahu. Sama sekali tidak tinggal di Hongkong," terangnya.

Dari pertemuan tersebut, Hinca menuturkan, John mengaku menulis sendiri artikel tersebut. Namun, John tak mau bicara banyak dan meminta tim Partai Demokrat untuk bicara dengan kuasa hukumnya.

Sementara di Mauritius, tim tim mengonfirmasi adanya gugatan yang diklaim John diajukan oleh narasumber salah satu artikelnya.

Baca juga: Ini Hasil Investigasi Demokrat Terkait Pemberitaan Asia Sentinel

Gugatan yang diajukan Weston International Capital Limited terhadap J Trust, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pihak lainnya, merupakan perkara perdata murni.

"Gugatan yang diajukan Weston, dan kawan-kawan, adalah murni kasus perdata tentang kekalahannya ikut bidding Bank Mutiara (Bank Century)," jelas Hinca.

Selain itu, tidak ada nama SBY maupun Partai Demokrat yang terseret dalam gugatan tersebut. Oleh sebab itu, Hinca menegaskan bahwa pemberitaan oleh Asia Sentinel adalah fitnah belaka.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com