KPK Diminta Perkuat Pemberantasan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

Kompas.com - 11/11/2018, 14:47 WIB
Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meningkatkan pemberantasan korupsi di sektor tata kelola sumber daya alam (SDA), khususnya pertambangan.

Selama ini, kata Melky, KPK cenderung fokus pada dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan korporasi.

"Problemnya selama ini, pencegahan dan pemberantasan korupsi di bawah Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang salah satunya diinisiasi KPK itu basisnya masih administratif, terkait dengan CnC (sertifikasi clean and clear) misalnya," kata Melky dalam diskusi bertajuk Korupsi Sektor Tambang dan Nasib Ruang Hidup Warga, di Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Menurut Melky, KPK harus lebih gencar menelusuri dugaan praktik korupsi di sektor SDA yang dilakukan korporasi, oknum penegak hukum, hingga pengambil kebijakan di level pemerintah provinsi dan pusat.

Ia mengatakan, KPK bisa mengandalkan laporan-laporan dugaan korupsi di sektor SDA yang sudah disampaikan oleh masyarakat sipil di daerah.

"Karena bagi kami, kalau misalkan KPK hanya fokus ke administratif saja, untuk konteks pencegahan misalnya, bagi kami ini tidak cukup. Karena problem kita hari ini, hukum itu pun selalu saja dikangkangi," kata Melky.

"Salah satu buktinya apa yang terjadi di Pulau Bangka yang notabene izin sudah dicabut. Tapi ternyata kemudian perusahaan masih ngotot ke kementerian untuk bisa berjalan. Dan ini fakta di lapangan yang kita temukan," ujar dia.

Melky mengatakan, KPK merupakan satu-satunya lembaga yang masih bisa diharapkan publik untuk pemberantasan korupsi di sektor SDA.

Sementara, kepolisian dan kejaksaan dinilainya saat ini cenderung tak bisa diharapkan.

"KPK punya wewenang yang cukup besar. Hanya kemudian dimaanfaatkan kewenangannya ini untuk kemudian fokus memberantas korupsi bidang SDA terhadap korporasi dan terutama para pejabat publik, baik itu dari tingkat kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat," ujar Melky.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X