Kompas.com - 10/11/2018, 14:10 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian ala Bung Tomo saat bersepeda di depan Gedung Sate yang juga kantor Gubernur Jawa Barat, Sabtu (10/11/2018) pagi. Jokowi lalu memamerkan pistol mainan yang disimpan ditasnya. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo mengenakan pakaian ala Bung Tomo saat bersepeda di depan Gedung Sate yang juga kantor Gubernur Jawa Barat, Sabtu (10/11/2018) pagi. Jokowi lalu memamerkan pistol mainan yang disimpan ditasnya.
Penulis Ihsanuddin
|

BANDUNG, KOMPAS.com — Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai politik genderuwo dikritik sejumlah kalangan, termasuk dari kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Lalu, apa tanggapan Jokowi?

Ditanya wartawan usai menghadiri acara Bandung Lautan Sepeda, Jokowi enggan berkomentar seputar kritik yang datang kepadanya soal politik genderuwo.

"Saya kira kan sudah itu kemarin, sudah dijelaskan," kata Jokowi di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (10/11/2018).

Jokowi menilai konteks pernyataannya soal politik genderuwo di Tegal kemarin sudah cukup jelas. "Enggak usah diulang lagi," kata dia.

Baca juga: Jubir Jokowi Sebut Istilah Politik Genderuwo Ditujukan ke Semua Pihak

Presiden Jokowi melontarkan sebutan politik genderuwo saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini, banyak politikus yang pandai memengaruhi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang tidak pakai etika politik yang baik. Tidak pakai sopan santun politik yang baik. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran," kata Jokowi.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, menilai istilah politik genderuwo yang dilontarkan Presiden Joko Widodo tak cocok diungkapkan di era milenial. Menurut Andre, rakyat saat ini lebih takut dengan dengan kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu.

"Saya yakin, kalaupun mitos genderuwo itu saat ini nyata, rakyat tetap lebih takut jika melihat harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi," lanjut dia.

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, juga menyayangkan istilah politik genderuwo yang dilontarkan Jokowi. Ia menilai ucapan Jokowi itu akan memanaskan situasi politik dan membuat kegaduhan.

"Akhirnya, publik kita hanya ribut soal ungkapan yang sebenarnya tidak perlu. Dan wajah kampanye kita hanya seperti bertarung mengungkapkan ungkapan yang saling menyindir, belum masuk ke soal-soal substantif," kata Ray.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X