Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik soal Politik Genderuwo, Jokowi Enggan Komentar

Kompas.com - 10/11/2018, 14:10 WIB
Ihsanuddin,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com — Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai politik genderuwo dikritik sejumlah kalangan, termasuk dari kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Lalu, apa tanggapan Jokowi?

Ditanya wartawan usai menghadiri acara Bandung Lautan Sepeda, Jokowi enggan berkomentar seputar kritik yang datang kepadanya soal politik genderuwo.

"Saya kira kan sudah itu kemarin, sudah dijelaskan," kata Jokowi di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (10/11/2018).

Jokowi menilai konteks pernyataannya soal politik genderuwo di Tegal kemarin sudah cukup jelas. "Enggak usah diulang lagi," kata dia.

Baca juga: Jubir Jokowi Sebut Istilah Politik Genderuwo Ditujukan ke Semua Pihak

Presiden Jokowi melontarkan sebutan politik genderuwo saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini, banyak politikus yang pandai memengaruhi.

"Yang tidak pakai etika politik yang baik. Tidak pakai sopan santun politik yang baik. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran," kata Jokowi.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, menilai istilah politik genderuwo yang dilontarkan Presiden Joko Widodo tak cocok diungkapkan di era milenial. Menurut Andre, rakyat saat ini lebih takut dengan dengan kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu.

"Saya yakin, kalaupun mitos genderuwo itu saat ini nyata, rakyat tetap lebih takut jika melihat harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi," lanjut dia.

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, juga menyayangkan istilah politik genderuwo yang dilontarkan Jokowi. Ia menilai ucapan Jokowi itu akan memanaskan situasi politik dan membuat kegaduhan.

"Akhirnya, publik kita hanya ribut soal ungkapan yang sebenarnya tidak perlu. Dan wajah kampanye kita hanya seperti bertarung mengungkapkan ungkapan yang saling menyindir, belum masuk ke soal-soal substantif," kata Ray.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com