Kompas.com - 09/11/2018, 18:36 WIB
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018). KOMPAS.com/Devina HalimSekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai tidak ada yang salah jika Presiden Joko Widodo juga membuat program rumah DP 0 persen yang sebelumnya digagas Pemprov DKI Jakarta.

Seperti diketahui, penggagas program tersebut salah satunya adalah Sandiaga Uno yang merupakan lawan politik Jokowi. Sandiaga Uno menggagas program tersebut ketika masih menjabat sebagai wakil gubernur.

Apalagi, kata Arsul, Jokowi sebelumnya juga tidak pernah mengkritisi program rumah DP 0 yang ada di DKI Jakarta.

"Pak Jokowi kan tidak pernah menganggap bahwa kebijakan DP 0 untuk rumah sebagai sesuatu yang tidak baik atau mustahil," kata Arsul ketika dihubungi, Jumat (9/11/2018).

Baca juga: Anies Sebut Rumah DP 0 Persen Jokowi Punya Kesamaan dengan DKI

Arsul mengatakan mengadaptasi kebijakan yang ada di suatu daerah adalah hal biasa. Tidak masalah jika program rumah DP 0 di DKI Jakarta diangkat ke level nasional. Asalkan, kata Arsul, program tersebut memang bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kalau kemudian memang applicable, why not kemudian diadopsi?" kata dia.

Sebelumnya, pemerintah pusat berencana menyediakan rumah layak huni bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang belum memilikinya.

Rencananya, pemerintah hanya menyiapkan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persen bagi ASN, TNI dan Polri yang ingin memiliki rumah layak huni tersebut.

"Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen," ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Baca juga: Gubernur DKI: Dulu Banyak Kritik Tidak Mungkin Ada DP 0, Ini Nyatanya Mungkin...

"Ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal sehingga terjangkau," lanjut dia.

Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi lahan kosong aset seluruh lembaga/kementerian yang ada.

Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu.

Rumah yang dimaksud tergantung letaknya. Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun. Namun apabila berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali merealisasikan program rumah nol rupiah dengan konsep rumah tapak di wilayah Jakarta Utara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Nasional
Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

Nasional
RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

Nasional
Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Nasional
Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.