Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Sebut Rumah DP 0 Persen untuk ASN Beda dengan DKI

Kompas.com - 08/11/2018, 19:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menyatakan program rumah dengan down payment (DP) 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri berbeda dengan yang digagas cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Diketahui, semasa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga pernah menggagas program rumah DP 0 rupiah.

"Jadi yang di DKI belum ya, dia masih jargon, tapi ya kita lihat nanti. Kalau ini kan sudah ada, langsung ada solusi nya," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Baca juga: Menurut Pengembang, DP 0 Persen Tak Cocok untuk Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

Arya menambahkan jika memang ada kesamaan, hal itu tak perlu dipermasalahkan. Ia justru menilai positif kebijakan Jokowi terkait rumah DP 0 persen itu lantaran juga menyerap ide dari semua level pemerintahan.

Arya mengatakan jika kebijakan di daerah dinilai bagus, pemerintah pusat tak perlu merasa malu untuk mengadopsinya. Ia menilai sepanjang kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat maka layak diadopsi.

Ia mengatakan, perbedaan politik tak boleh membuat pemimpin menjadi tak obyektif sehingga mengabaikan program yang baik yang berasal dari kubu oposisi.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, Ini Kata Sandiaga

"Kan ini sama-sama pemerintahan. Tidak ada masalah kalau memang ada program yang baik kan saling support. Untuk rakyat kok masa kita 'wah itu programnya si itu jangan ditiru, kita bikin program yang lain', aneh kalau gitu," ujar Arya.

"Ide-ide dari daerah, program daerah untuk pusat sangat banyak. Dan kalau didata mungkin penyerapan ide itu hanya untuk pembangunan gitu, bukan sesuatu yang luar bisa juga kalau misalnya diambil sebagai ide," lanjut dia.

Kompas TV Migrant care mengecam eksekusi mati kepada Tuti Tursilawati, disela kunjungan ke rumah keluarga Tuti di Majalengka, Jawa Barat. Migrant care menyatakan perlunya evaluasi perlindungan bagi TKI terutama sejak sebelum mereka berangkat ke negara tujuan. Migrant care juga meminta pemerintah punya lobby yang lebih kuat menghadapi kasus yang mengancam TKI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com