Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilihan Yusril Terima Tawaran Jokowi Dinilai Lebih Strategis untuk PBB

Kompas.com - 07/11/2018, 09:23 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusril Ihza Mahendra menerima tawaran menjadi pengacara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Yusril sempat diajak bergabung ke barisan pendukung capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pihaknya sempat berkomunikasi dengan Yusril Ihza Mahendra.

Dahnil menilai, Yusril merupakan sosok yang potensial untuk diajak bergabung dalam barisan pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019.

Baca juga: Kubu Prabowo Hormati Keputusan Yusril Lebih Pilih Jadi Pengacara Jokowi

"Dengan semua pihak yang berpotensi pasti dibuka komunikasi. Namun, semua keputusan dan alasan membuat keputusan untuk mendukung tentu tergantung dari pribadi masing-masing, termasuk Pak Yusril," ujar Dahnil saat dihubungi, Selasa (6/11/2018).

Pada Pilpres 2014, Yusril merupakan kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Yusril selama ini juga kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia juga tercatat sebagai kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melawan pemerintah.

Keuntungan bagi PBB

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, bergabung dengan Jokowi adalah pilihan yang menguntungkan bagi Yusril. Khususnya untuk partai yang dipimpinnya, Partai Bulan Bintang (PBB).

Meski pengacara profesional, menurut Hendri, keputusan Yusril juga berkaitan dengan kepentingan politik.

"Sebagai Ketua Umum PBB, bergabung dengan Jokowi lebih strategis," kata Hendri.

Baca juga: Dari Yusril hingga Hary Tanoe, Mereka yang Berseberangan Kini Merapat ke Jokowi...

Hendri mengatakan, Yusril pasti mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya, dampak elektoral yang bisa didapatkan PBB jika mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Dalam berbagai survei, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf jelas lebih tinggi daripada Prabowo-Sandiaga.

"Pertimbangan lainnya kan PBB juga memang tidak siap menjadi oposisi dan baru kali ini saja jadi oposisi. Sebelumnya kan tidak pernah," kata Hendri.

"Win win solution

Selain itu, Hendri menilai, bagi Jokowi-Ma'ruf, kesediaan Yusril menjadi kuasa hukumnya juga akan memperkuat.

"Pasti Pak Jokowi-Maruf juga berhitung. Kan ada beberapa hal yang dijanjikan (Jokowi) yang belum terpenuhi, pasti dia butuh seorang pengacara tangguh yang bisa membela dia," kata Hendri.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf, PBB Pastikan Belum Dukung Siapa pun

Menurut Hendri, status Yusril yang merupakan pengacara Hizbut Tahrir Indonesia, ormas yang dilarang pemerintah, tidak terlalu berpengaruh pada Jokowi-Ma'ruf.

Dia yakin Yusril bisa menjawab hal ini.

"Jadi sama sama win-win ya. Pak Jokowi mendapatkan jasa profesional Pak Yusril, Yusril mendapat benefit lebih dari elektabilitas Pak Jokowi terutama untuk PBB," kata Hendri.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Timses Jokowi-Ma'ruf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com