Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

M Taufik: Ini Bukan karena Kami Takut Ancaman PKS

Kompas.com - 06/11/2018, 08:16 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Persetujuan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menyerahkan kursi Wakil Gubernur DKI kepada Partai Keadilan Sejahtera terjadi setelah adanya ancaman.

PKS menyatakan akan mematikan mesin partai pada Pemilihan Presiden 2019 jika tak diberi kursi wagub DKI Jakarta.

Namun, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, keputusan menyerahkan kursi yang pernah diduduki Sandiaga Uno itu bukan karena adanya ancaman dari PKS.

"Ini bukan karena kami takut ancaman. Gerindra itu partai besar, ancaman enggak laku sama Gerindra. Ini karena saya menjaga komitmen Pak Prabowo saja," ujar Taufik kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Baca juga: Buka-bukaan Taufik soal Prabowo di Balik Penyerahan Kursi Wagub DKI ke PKS

Komitmen yang dimaksud Taufik adalah kesepakatan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Kesepakatannya, kursi wagub DKI Jakarta akan diserahkan kepada PKS. Alasannya, PKS telah menyerahkan posisi calon wakil presiden kepada Partai Gerindra.

Atas dasar itu, akhirnya DPD Gerindra DKI Jakarta setuju untuk memberi kesempatan kepada PKS untuk meraih kursi Wagub DKI.

Namun, harus melalui proses fit and proper test terlebih dahulu.

"Kami mau dibuat badan yang melakukan fit and proper. Jadi PKS ajukan saja empat nama, nanti kami pilih dua nama. Dua nama itu kita serahkan ke DPRD melalui gubernur, dipilih nanti di sana," kata dia.

Baca juga: PKS Berpotensi Tunjuk Lebih dari 2 Kader sebagai Kandidat Wagub DKI

Adapun jabatan wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri.

Sandiaga mundur karena memilih maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019.

Terkait mekanisme penentuan pengganti Sandiaga, partai pengusung harus mengajukan dua nama pengganti kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setelah itu, Anies mengantarkan dua nama tersebut kepada DPRD DKI Jakarta.

Kemudian, DPRD DKI Jakarta akan memilih satu orang dari dua kandidat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com