Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka-bukaan Taufik soal Prabowo di Balik Penyerahan Kursi Wagub DKI ke PKS

Kompas.com - 06/11/2018, 06:51 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — DPD Partai Gerindra DKI Jakarta akhirnya melepaskan posisi wakil gubernur DKI Jakarta kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Keputusan ini mengakhiri polemik yang sekian lama tak ada titik temu. Kursi wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno memilih mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019.

Padahal, sebelumnya Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik bersikeras bahwa jabatan itu juga menjadi hak partainya.

Lantas apa yang membuat Gerindra DKI mengalah? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ada di balik keputusan itu.

"Ini bukan karena PKS. Ini karena mengamalkan kebijakan ketua umum (Prabowo Subianto) saya saja," ujar Taufik ketika berbincang dengan Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Baca juga: 30 Menit Pertemuan Akhiri Saling Sindir Gerindra dan PKS Sepakati Kursi Wagub DKI...

Taufik mengacu kepada komitmen antara Prabowo dengan Presiden PKS Sohibul Iman bahwa posisi wagub akan diberikan kepada PKS.

Menurut dia, sebenarnya itu bukan perjanjian tertulis.

Kesepakatan itu tidak resmi dan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, PKS terus-menerus menagih komitmen tak tertulis itu.

"Itu hanya omongan, Pak Prabowo itu kan omongannya selalu jadi pegangan, di sisi lain PKS juga menagih terus," kata dia.

Akhirnya, Taufik mengajak anggotanya di DPD Gerindra DKI Jakarta untuk menjalankan komitmen Prabowo itu meskipun harus mengorbankan peluang mereka mendapatkan kursi wagub DKI.

Dengan syarat...

Meski setuju, Gerindra DKI membuat syarat-syarat yang harus diikuti oleh PKS.

Dua kandidat wagub yang diserahkan ke DPRD DKI Jakarta harus melalui proses tes kelayakan dan kepatutanterlebih dahulu.

"Kami enggak mau dapat cek kosong. Enggak bisa itu tiba-tiba PKS sudah menentukan dua nama. Enggak mau saya, harus fit and proper test, saya bilang," ujar Taufik.

Baca juga: Taufik: Gerindra dan PKS Sepakat, Tak Ada Lagi Saling Sindir soal Wagub DKI

Taufik mempersilakan PKS menyerahkan empat nama kandidat kepada tim penguji dalam fit and proper test itu.

"Empat-empatnya dari PKS, silakan," kata dia.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com