Buka-bukaan Taufik soal Prabowo di Balik Penyerahan Kursi Wagub DKI ke PKS

Kompas.com - 06/11/2018, 06:51 WIB
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — DPD Partai Gerindra DKI Jakarta akhirnya melepaskan posisi wakil gubernur DKI Jakarta kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Keputusan ini mengakhiri polemik yang sekian lama tak ada titik temu. Kursi wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno memilih mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019.

Padahal, sebelumnya Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik bersikeras bahwa jabatan itu juga menjadi hak partainya.

Lantas apa yang membuat Gerindra DKI mengalah? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ada di balik keputusan itu.

"Ini bukan karena PKS. Ini karena mengamalkan kebijakan ketua umum (Prabowo Subianto) saya saja," ujar Taufik ketika berbincang dengan Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Baca juga: 30 Menit Pertemuan Akhiri Saling Sindir Gerindra dan PKS Sepakati Kursi Wagub DKI...

Taufik mengacu kepada komitmen antara Prabowo dengan Presiden PKS Sohibul Iman bahwa posisi wagub akan diberikan kepada PKS.

Menurut dia, sebenarnya itu bukan perjanjian tertulis.

Kesepakatan itu tidak resmi dan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, PKS terus-menerus menagih komitmen tak tertulis itu.

"Itu hanya omongan, Pak Prabowo itu kan omongannya selalu jadi pegangan, di sisi lain PKS juga menagih terus," kata dia.

Akhirnya, Taufik mengajak anggotanya di DPD Gerindra DKI Jakarta untuk menjalankan komitmen Prabowo itu meskipun harus mengorbankan peluang mereka mendapatkan kursi wagub DKI.

Dengan syarat...

Meski setuju, Gerindra DKI membuat syarat-syarat yang harus diikuti oleh PKS.

Dua kandidat wagub yang diserahkan ke DPRD DKI Jakarta harus melalui proses tes kelayakan dan kepatutanterlebih dahulu.

"Kami enggak mau dapat cek kosong. Enggak bisa itu tiba-tiba PKS sudah menentukan dua nama. Enggak mau saya, harus fit and proper test, saya bilang," ujar Taufik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X