Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sisa Jabatannya, Mendikbud Matangkan Sistem Zonasi Percepat Pemerataan Pendidikan Berkualitas

Kompas.com - 05/11/2018, 12:10 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Di sisa akhir masa kepemimpinannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy akan mematangkan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem Zonasi, kata Muhadjir, merupakan upaya untuk mempercepat pemeretaan kualitas di sektor pendidikan.

“Merancang sistem induk kependidikan untuk periode berikutnya yaitu mematangkan sistem zonasi (zoning system) ini menjadi grand design untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan pendidikan,” tutur Muhadjir kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Mendikbud menuturkan, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi yakni lebih pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Artinya, siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapaktan pelayanan pendidikan dari sekolah itu.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Saat Anaknya Terdampak Sistem Zonasi PPDB

Muhadjir menjelaskan, tujuan dari penerapan sistem zonasi yakni untuk menjamin pemerataan akses pendidikan bagi siswa.

“Harapannya pemerataan pendidikan yang berkualitas. Ada sekolah favorit dengan asumsi lukusan yang bagus-bagus tapi ada sekolah yang lulusan tidak bagus karena lulusan yang tidak bagus yang nanggung tidak hanya sekolah tapi negara kan,” tutur Muhadjir.

Namun, dalam awal penerapannya tidak sedikit yang menyampaikan keluhan dari para orang tua siswa yang dianggap merugikan calon siswa berprestasi.

Menanggapi hal itu, Mendikbud menegaskan, bahwa pada prinsipnya sistem zonasi lebih mendekatkan tempat tinggal siswa dengan sekolah dan menggunakan jarak/radius bukan nilai.

Baca juga: Sistem Zonasi Cegah Kisruh Penerimaan Siswa Baru

“Itu pasti biasa namanya berubah mereka terutama orang tua yang berburu sekolah favorit untuk anaknya. Segala cara sekarang tidak boleh ya kecewa termasuk para pejabat yang sekarang minta hak anaknya masuk ke sekolah dikategori favorit sekarang tidak boleh kecewa,” kata Muhadjir.

“Tapi itu kan soal waktu, sekarang sudah tidak banyak protes-protes,” sambung Muhadjir.

Muhadjir menambahakan, fokus yang menjadi pekerjaan rumah selain sistem zonasi adalah pembenahan kualitas guru.

“Terutama pertama tentang status guru, kedua profesionalisme nya yang kualitas-kualitas yang disyaratkan terpenuhi yaitu kualitas akademik dan kompetensi yang diwujudkan dengan sertifikasi,” tutur Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com