Di Sisa Jabatannya, Mendikbud Matangkan Sistem Zonasi Percepat Pemerataan Pendidikan Berkualitas

Kompas.com - 05/11/2018, 12:10 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan kerja ke 3 pondok pesantren (ponpes) di Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (21/10/2018). Dok. KemendikbudMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan kerja ke 3 pondok pesantren (ponpes) di Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (21/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Di sisa akhir masa kepemimpinannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Efendy akan mematangkan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem Zonasi, kata Muhadjir, merupakan upaya untuk mempercepat pemeretaan kualitas di sektor pendidikan.

“Merancang sistem induk kependidikan untuk periode berikutnya yaitu mematangkan sistem zonasi (zoning system) ini menjadi grand design untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan pendidikan,” tutur Muhadjir kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Mendikbud menuturkan, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi yakni lebih pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Artinya, siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapaktan pelayanan pendidikan dari sekolah itu.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Saat Anaknya Terdampak Sistem Zonasi PPDB

Muhadjir menjelaskan, tujuan dari penerapan sistem zonasi yakni untuk menjamin pemerataan akses pendidikan bagi siswa.

“Harapannya pemerataan pendidikan yang berkualitas. Ada sekolah favorit dengan asumsi lukusan yang bagus-bagus tapi ada sekolah yang lulusan tidak bagus karena lulusan yang tidak bagus yang nanggung tidak hanya sekolah tapi negara kan,” tutur Muhadjir.

Namun, dalam awal penerapannya tidak sedikit yang menyampaikan keluhan dari para orang tua siswa yang dianggap merugikan calon siswa berprestasi.

Menanggapi hal itu, Mendikbud menegaskan, bahwa pada prinsipnya sistem zonasi lebih mendekatkan tempat tinggal siswa dengan sekolah dan menggunakan jarak/radius bukan nilai.

Baca juga: Sistem Zonasi Cegah Kisruh Penerimaan Siswa Baru

“Itu pasti biasa namanya berubah mereka terutama orang tua yang berburu sekolah favorit untuk anaknya. Segala cara sekarang tidak boleh ya kecewa termasuk para pejabat yang sekarang minta hak anaknya masuk ke sekolah dikategori favorit sekarang tidak boleh kecewa,” kata Muhadjir.

“Tapi itu kan soal waktu, sekarang sudah tidak banyak protes-protes,” sambung Muhadjir.

Muhadjir menambahakan, fokus yang menjadi pekerjaan rumah selain sistem zonasi adalah pembenahan kualitas guru.

“Terutama pertama tentang status guru, kedua profesionalisme nya yang kualitas-kualitas yang disyaratkan terpenuhi yaitu kualitas akademik dan kompetensi yang diwujudkan dengan sertifikasi,” tutur Muhadjir.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Nasional
Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Nasional
Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Nasional
Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Nasional
Bali Democracy Forum Usung Tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'

Bali Democracy Forum Usung Tema "Democracy and Covid-19 Pandemic"

Nasional
KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

KawalCovid19 Temukan Data di Jabar dan Jateng Belum Dirapel, Perkirakan Data Kembali Melonjak

Nasional
UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

UPDATE 4 Desember: DKI Jakarta Laporkan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Amankan Sejumlah Uang Pecahan Rp 100.000

Nasional
Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA

Nasional
Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Terkait Penggunaan Sirekap pada Pilkada, Bawaslu Minta KPU Lakukan Hal Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X