Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas 16 Parpol Peserta Pemilu di 10 Provinsi Terbesar Menurut LSI Denny JA

Kompas.com - 02/11/2018, 19:50 WIB
Jessi Carina,
Dian Maharani

Tim Redaksi

2. Partai Gerindra : 16,5 persen

3. Partai Golkar : 6,7 persen

4. Partai Demokrat : 4,8 persen

5. PKS : 3,5 persen

6. PAN : 3,3 persen

7. Partai Nasdem 2,2 persen

8. PPP : 1,8 persen

9. PKB : 1,2 persen

10. Partai Hanura : 0,3 persen

11. PBB : 0,3 persen

12. Partai Perindo : 0,3 persen

13. Partai Berkarya : 0,0 persen

14. Partai Garuda : 0,0 persen

15. PKPI : 0,0 persen

16. PSI : 0,0 persen

Provinsi Banten

1. Partai Gerindra : 26,3 persen

2. PDI-Perjuangan : 19,3 persen

3. Partai Golkar : 7,0 persen

4. Partai Demokrat : 4,8 persen

5. PPP : 3,5 persen

6. PKS : 2,3 persen

7. PKB : 2,3 persen

8. PAN : 1,8 persen

9. Partai Nasdem : 1,5 persen

10. Partai Perindo : 1,2 persen

11. PSI : 0,7 persen

12. Partai Hanura : 0,5 persen

13. Partai Berkarya : 0,2 persen

14. Partai Garuda : 0,2 persen

15. PKPI : 0,2 persen

16. PBB : 0,0 persen

Provinsi DKI Jakarta

1. PDI-Perjuangan : 23,1 persen

2. Partai Gerindra : 17,1 persen

3. PKS : 6,2 persen

4. Partai Golkar : 4,3 persen

5. Partai Demokrat : 3,0 persen

6. PPP : 3,0 persen

7. PKB : 1,7 persen

8. PAN : 1,7 persen

9. Partai Nasdem : 1,3 persen

10. Partai Perindo : 1,0 persen

11. Partai Hanura : 0,8 persen

12. PSI : 0,5 persen

13. Partai Berkarya : 0,3 persen

14. PBB : 0,3 persen

15. Partai Garuda : 0,0 persen

16. PKPI : 0,0 persen

Provinsi Sulawesi Selatan

1. Partai Golkar : 23,5 persen

2. Partai Gerindra : 16,3 persen

3. PDI-Perjuangan : 7,3 persen

4. Partai Nasdem : 6,5 persen

5. Partai Demokrat : 4,5 persen

6. Partai Perindo : 4,2 persen

7. PKS : 2,7 persen

8. PKB : 2,5 persen

9. PPP : 2,3 persen

10. PAN : 2,0 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com