Jokowi: Pemerintah dengan Persetujuan DPR Anggarkan Dana Kelurahan Rp 3 Triliun

Kompas.com - 02/11/2018, 11:08 WIB
Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Santri Nasional di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Minggu (21/10/2018). Dokumentasi Humas Pemkot BandungPresiden Joko Widodo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Santri Nasional di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Minggu (21/10/2018).

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah sudah menganggarkan Rp 3 triliun untuk program dana kelurahan.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas dana kelurahan dan dana desa di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).

"Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan dana kelurahan Rp 3 triliun," ujar Jokowi.

Baca juga: DPR Kabulkan Dana Kelurahan Rp 3 Triliun, Berlaku 2019


Presiden meminta Kementerian Keuangan mempersiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan agar segera dapat dimanfaatkan.

Presiden juga meminta Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan kerangka pengawasan beserta evaluasinya agar pemanfaatan dana kelurahan tepat sasaran sekaligus menyentuh kepentingan warga kelurahan di perkotaan.

Dengan program ini, Presiden Jokowi berharap, persoalan rakyat di kelurahan, terutama yang miskin, dapat terselesaikan.

"Ini untuk mengurangi dampak negatif arus urbanisasi di kota-kota Indonesia. Mulai dari kemiskinan, ketimpangan antarwarga, lapangan pekerjaan," ujar Jokowi.

Baca juga: Istana: Gagasan Dana Kelurahan Bukan Jatuh dari Langit!

Presiden juga menyinggung kembali bahwa program dana kelurahan bukanlah inisiatif dari pemerintah, melainkan aspirasi para wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Turut hadir dalam rapat terbatas itu, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X