James Riady Mengaku Tak Tahu soal Dugaan Suap Izin Meikarta

Kompas.com - 30/10/2018, 20:10 WIB
CEO Lippo Group James Riady usai diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (30/10/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comCEO Lippo Group James Riady usai diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (30/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Lippo Group James Riady mengaku tak mengetahui persoalan dugaan suap oleh pengembang Lippo Group kepada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan pejabat lainnya terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Hal itu diungkapkan James Riady seusai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (30/10/2018) malam.

"Izinkan saya menyampaikan bahwa saya pribadi tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan dengan kasus suap yang di (Kabupaten) Bekasi, yang dibicarakan," kata James.

Baca juga: CEO Lippo Group James Riady Dicecar 59 Pertanyaan oleh KPK

Terkait materi pemeriksaan yang dijalaninya pada hari ini, James mengaku menjawab 59 pertanyaan yang diajukan penyidik KPK selama diperiksa sekitar 9 jam.

"Selama sekian waktu saya telah menjawab 59 pertanyaan mencakupi segala hal. Saya berikan semuanya itu (jawaban) dengan penuh kooperatif," kata James.

James mengungkapkan, salah satu pertanyaan yang diajukan penyidik terkait ada atau tidaknya pertemuan dengan Neneng.

Ia mengakui pernah bertemu Neneng sekitar akhir 2017.

"Benar saya ada bertemu sekali dengan Ibu Bupati, yaitu pada saat Beliau baru saja melahirkan. Saya tidak pernah bertemu dengan Beliau. Kebetulan saya berada di Lippo Cikarang diberitahu bahwa Beliau melahirkan," papar James.

Baca juga: CEO Lippo Group James Riady Penuhi Pemeriksaan KPK terkait Kasus Meikarta

Saat itu, ia diajak berkunjung ke rumah Neneng. James mengatakan, kunjungannya hanya sebatas mengucapkan selamat atas kelahiran anak Neneng.

"Saya mampir di rumah Beliau, mengucapkan selamat tidak ada pembicaraan lain, tidak ada pembicaraan izin, tidak ada pembicaraan mengenai bisnis atau apapun dengan Beliau," kata James.

Terkait materi pemeriksaan lainnya, James mempersilakan untuk menanyakan lebih lanjut kepada KPK. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X