Kemendagri: Sejak 2004, 434 Kepala Daerah Terjerat Hukum

Kompas.com - 27/10/2018, 13:57 WIB
Ilustrasi kepala daerah TOTO SIlustrasi kepala daerah
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 434 kepala daerah terkena kasus hukum sejak 2004.

Namun belakangan ini, jumlah kepala daerah yang diproses hukum justru mengalami penurunan.

"Kita mencatat dari 2004, ada 434 kepala daerah yang terjerat soal hukum, tetapi tren ini kita mencatat sampai dengan Oktober 2018 trennya sebenarnya menurun," ujar Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri Akmal Malik Piliang, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Baca juga: Banyak Kepala Daerah Korup Dinilai Rugikan Presiden Jokowi

Akmal menjabarkan, pada periode 2004-2009, ada 241 kepala daerah terkena persoalan hukum.

Sementara itu, pada periode 2009 hingga 2014 jumlahnya menurun menjadi 101 orang.

Selanjutnya, pada tahun 2014 sampai Oktober 2018, terdapat 92 kasus yang menjerat kepala daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kemendagri Akui Terus Ingatkan Kepala Daerah soal 7 Area Rawan Korupsi

Kepala Daerah terakhir yang terkena kasus hukum yakni Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis lalu karena menerima setoran atas mutasi jabatan.

"Sebetulnya trennya menurun, secara kuantitas kita lihat ada penurunan kasus," ujar Akmal.

Baca juga: Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi karena Nyaman Berkomunikasi

Hanya saja, menurut Akmal, masyarakat kini memberi perhatian lebih terhadap kasus korupsi yang menjerat kepala daerah.

Hal tersebut membuat kesan bahwa korupsi oleh kepala daerah semakin marak.

"Perhatian masyarakat cukup tinggi, kita apresiasi bahwa korupsi sudah menjadi sebuah kejahatan bersama untuk masyarakat. Itu sebuah kondisi yang positif," ujar Akmal.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.