PSI: Banyak OTT Kepala Daerah Bukti Kegagalan Parpol Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra semakin memperlihatkan kegagalan partai politik lama dalam membentengi kadernya dari praktik korupsi.

Sunjaya menjadi kepala daerah ke-35 yang terjaring OTT KPK. Di luar mereka ada, ada sekitar 50 kepala daerah lain yang dijerat KPK sebagai hasil penyidikan kasus sejak lembaga itu berdiri pada 2002.

Sementara di jajaran legislatif, sekitar 250 wakil rakyat telah dijerat sejak 2004.

Baca juga: Tujuh Kepala Daerah Disebut Ikut Menyuap Pejabat Kemenkeu

“Ketika partai-partai politik lama gagal karena terbenam dalam tradisi usang dan berbahaya, kehadiran sebuah partai baru yang menawarkan antitesis menjadi sangat relevan,” kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/10/2018).

PSI menilai ada masalah dalam rekrutmen di internal parpol lama. Parpol belum berkomitmen menghadirkan politisi yang bersih, baik untuk legislatif maupun eksekutif. Rekrutmen parpol masih dilakukan di ruang-ruang tertutup, jauh dari pantauan publik.

“Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan," kata Tsamara.

Baca juga: Suap Jual Beli Jabatan di Cirebon Mulai Rp 50 Juta hingga Rp 200 Juta

Ketika politik uang terjadi, menurut Tsamara, pada gilirannya para politisi akan sangat tergoda untuk berupaya “balik modal” dengan cara apapun.

PSI, menurut Tsamara, telah memulai tradisi baru. Rekrutmen dilakukan secara terbuka, disiarkan melalui media sosial, dan melibatkan panelis independen.

Salah satu panelis yang terlibat adalah mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto. Ia memastikan sama sekali tak ada uang mahar dalam proses pencalonan.

“Kalau kita mau benar, benahi sejak hulu, dari proses rekrutmen,” ujar Caleg DPR RI dari dapil Jakarta II ini.