Jokowi Tegaskan Pemerintah Pakai Data Beras BPS, Bukan Kementan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, mulai saat ini pemerintah akan menggunakan satu data acuan untuk menentukan kebijakan soal beras. Data tersebut merupakan keluaran Badan Pusat Statistik (BPS).

"Ya iya dong (data BPS jadi acuan). Karena sekarang semua memakai (data perhitungan) sendiri-sendiri," kata Jokowi kepada wartawan di ICE BSD, Rabu (24/10/2018).

Data produksi beras selama ini simpang siur. Data Kementerian [ertanian, produksi beras 2018 kemungkinan akan mencapai 46,5 juta ton.

Baca juga: Moeldoko Tanggapi Ribut-ribut Mendag Vs Dirut Bulog soal Impor Beras

Sementara, BPS yang telah menggunakan metode baru menyatakan produksi beras nasional sampai dengan akhir tahun hanya akan mencapai 32,42 juta ton. Angka tersebut lebih rendah 32 persen dibanding data Kementerian Pertanian.

Perbedaan data beras ini berimbas pada perdebatan perlu tidaknya impor beras. Bahkan, perdebatan sempat terjadi antara Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Jokowi mengatakan permasalahan, data yang tidak sinkron dan berantakan tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak 1997. 

"Itu sudah sejak 1997 memang tidak benar data itu. Ini setahun lalu BPS sampaikan ke kami dan ini mau kami benarkan," kata mantan Wali Kota Solo ini.