Jokowi: Dana Kelurahan untuk Rakyat, Jangan Dihubungkan dengan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo heran rencana kebijakan dana kelurahan dikaitkan dengan politik. Keheranan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri pembagian 5000 sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2018).

Jokowi menyampaikan program barunya soal dana kelurahan karena dia melihat banyak lurah yang hadir di acara tersebut.

"Saya ingin bicara, karena tadi saya lihat banyak lurah yang hadir di sini. Ada yang namanya dana desa, tahun depan ada yang namanya Dana Kelurahan," kata Jokowi.

 Baca juga: Dana Kelurahan Dinilai Modus Politik, Ini Kata Jusuf Kalla

Jokowi menjelaskan, dana desa dan kelurahan merupakan program yang serupa. Dana desa selama ini digunakan untuk desa-desa yang ada di tingkat kabupaten. Sementara itu, dana kelurahan disalurkan ke kelurahan di perkotaan mulai tahun 2019.

"Kelurahan juga memerlukan dana untuk memperbaiki selokan, kampung, sehingga tahun depan depan ada dana kelurahan," kata Jokowi.

Namun, Jokowi heran kebijakannya mengucurkan dana kelurahan justru memunculkan polemik. Banyak yang mengaitkan dengan pilpres 2019, dimana Presisen Jokowi akan maju lagi sebagai petahana.

"Kok ramai? Saya juga heran. Ini dana untuk rakyat kok, untuk memperbaiki kampung, kok malah jadi ramai," kata Jokowi.

"Kita semua ingin memberikan untuk masyarakat dan rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubungkan dengan politik. Nggak rampung-rampung kita ini," tambahnya.

Payung hukum belum jelas

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut, anggaran untuk dana kelurahan ini sudah masuk kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Anggarannya diambil dari dana desa. Dana desa yang jumlahnya Rp 73 Triliun pada tahun 2019, sebanyak Rp 3 Triliun dipotong dan dialihkan untuk dana kelurahan.

Di sisi lain, Mardiasmo juga mengakui bahwa belum ada payung hukum yang mengatur soal dana kelurahan. Menurut dia, yang terpenting dana kelurahan dianggarkan dulu di RAPBN. Payung hukum untuk menjalankan program itu bisa dibuat belakangan.

"Ya, justru (karena) sudah dianggarkan. Jangan sampai sudah nanti misalnya sudah ada peraturannya, dana  belum ada. Jadi kita coba alokasaikan," kata Mardiasmo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Sejumlah politisi dari kubu oposisi mengkritik dana kelurahan yang belum memiliki payung hukum, namun sudah buru-buru dianggarkan. Mereka juga mempertanyakan dana kelurahan yang tiba-tiba muncul menjelang pilpres 2019.