4 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Bayang-bayang Masyarakat yang Terpecah

Untuk memberikan pendidikan politik yang baik, Adi menjelaskan, elite politik memegang peran utama. Elite seharusnya mampu mempertontonkan sikap yang rasional dan objektif, tidak hanya memunculkan narasi negatif tanpa kritik yang membangun.

"Kalau Jokowi memang sedang tidak oke enggak apa-apa dikritik secara proporsional, tidak harus memprovokasi dan fitnah," katanya.

Jika elite politik dalam mengkritik tidak proporsional, maka hal itu akan memperkeruh polarisasi yang ada dalam masyarakat. Ucapan yang dikatakan elite akan ditirukan oleh pendukungnya dari kalangan akar rumput.

Baca juga: Hingga Mei 2018, BKN Terima 14 Aduan Ujaran Kebencian oleh ASN

Selain itu, saat ini dibutuhkan pula peranan dari tokoh agama dalam menciptakan pendidikan politik yang baik. Sebab, kata Adi, tak jarang tokoh agama justru berceramah dengan materi yang berpotensi menimbulkan kebencian masyarakat.

Ujaran kebencian yang digelontorkan oleh para tokoh agama akan membuat umat menjadi tidak rasional dan tidak proporsional dalam mengkritik. Akibatnya, polarisasi kian menguat.

"Tokoh agama boleh mengkritik, tapi juga harus proporsioanal, tapi jangan menghasut. Sampaikanlah apa adanya, karena mereka ini juga panutan," ujar Adi.

Jokowi bekerja, masyarakat menagih

Di tengah polarisasi yang kuat, menurut Adi, sikap paling bijak yang harus dilakukan oleh Jokowi adalah dengan tetap bekerja. Sementara urusan hoaks dan fitnah, sebaiknya tetap Jokowi serahkan pada pihak kepolisian.

"Jokowi jangan pernah terprovokasi dengan sentimen-sentimen anti dirinya, jangan, hiraukan aja," kata Adi.

Namun, di samping itu, masyarakat juga harus terus menagih janji politik Jokowi. Misalnya, mengenai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 7 persen, atau nilai tukar rupiah terhadap dolar yang dijanjikan akan menguat.

"Itu menjadi persoalan penting yang juga harus dipikirkan oleh Jokowi di 4 tahun pemerintahannya ini," ungkap dia.