Penegakan HAM Mundur di Era Jokowi, Ini Tanggapan Istana

Terakhir, Teten juga menyoroti pernyataan Usman bahwa kondisi pluralisme di Indonesia buruk.

Teten mengakui, masih ada kasus kekerasan, baik verbal maupun non verbal terhadap kelompok minoritas.

Namun, kata dia, indikator itu tak cukup untuk menyimpulkan bahwa kondisi keberagaman Tanah Air menjadi karut marut.

Ia menegaskan, pemerintah berupaya keras menyelesaikan permasalahan tersebut secara proporsional.

"Pemerintah tidak menyangkal adanya kasus-kasus tersebut. Yang paling penting adalah pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas keberagaman di Indonesia," ujar Teten.

Pernyataan Usman Hamid

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, agenda penegakan hak asasi manusia ( HAM) mengalami kemunduran.

Menurut Usman, pemerintahan Presiden Jokowi terlalu mementingkan agenda pembangunan ekonomi dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM dan demokrasi.

"Presiden Jokowi adalah presiden yang mementingkan ekonomi pembangunan di atas agenda yang lain. Agenda HAM tidak dianggap penting sehingga dikesampingkan. Salah satu korban terbesarnya adalah agenda hak asasi manusia," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan, di depan Istana Negara, Kamis (18/10/2018).

Usman memaparkan hasil penelitian sejumlah lembaga penelitian internasional yang menunjukkan penurunan indeks pemenuhan HAM dan demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian Freedom House 2018, kata Usman, memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan.

"Indonesia semula sudah masuk pada kategori negara dengan demokrasi bebas dengan sekarang kembali menjadi separuh bebas," tutur Usman.

Data selanjutnya dirilis oleh majalah The Economist.

Majalah ternama di Inggris itu menyimpulkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

Salah satu indikator utamanya adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk.

.

.

.