Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BERITA POPULER: Vonis Pailit Sariwangi dan Polemik Salam Satu Jari

Kompas.com - 19/10/2018, 06:07 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Editor

KOMPAS.com - Berita apa saja yang menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Kamis (18/10/2018) kemarin?

Berikut ini rangkuman sejumlah artikel terpopuler Kompas.com yang sayang untuk dilewatkan.

1. PT Sariwangi pailit

PT Sariwangi Agricultural Estate Agency, yang memelopori produk teh celup di Indonesia, dinyatakan pailit oleh pengadilan. Keputusan ini mengakhiri jalan sulit yang dilalui perusahaan teh yang berdiri sejak 1962 tersebut.

Pada 1970-an, perusahaan tersebut memproduksi teh dalam kantong dengan merek Teh Celup SariWangi. Produk ini laris manis hingga memikat PT Unilever Indonesia untuk mengakuisisi produk tersebut pada 1989.

Setelah akuisisi tersebut, PT Sariwangi tetap melanjutkan bisnisnya. Namun, sejak 2015, investasi yang dilakukannya menemui jalan terjal. Sariwangi dan perusahaan afiliasinya, PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung, terjerat utang Rp 1,5 triliun.

Pada Rabu (17/10/2018), Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan homologasi dari salah satu kreditur, yakni PT Bank ICBC Indonesia, terhadap Sariwangi AEA dan Indorub. Kedua perusahaan perkebunan teh ini resmi menyandang status pailit.

Baca juga: Sariwangi, Si Pelopor Teh Celup di Indonesia yang Berakhir Tragis

2. Spekulasi hilangnya jurnalis Saudi

Teka-teki tentang hilangnya jurnalis asal Arab Saudi, Jamal Khashoggi, menimbulkan banyak dugaan. Ia diduga dilenyapkan menggunakan cairan asam setelah dibunuh dan dimutilasi di dalam gedung Konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

Pelaku penyiksaan diperkirakan sebanyak 15 orang. Mereka diduga memutilasi kontributor The Washington Post tersebut dalam keadaan hidup-hidup.

Dugaan itu muncul dari sebuah rekaman percakapan antara Konsulat Jenderal Saudi Mohammed al-Otaibi sebelum Khashoggi disiksa pelaku.

Baca juga: Jurnalis Arab Saudi yang Hilang Dilenyapkan Pakai Cairan Asam

3. Caleg PAN tolak kampanyekan Prabowo

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengakui sejumlah calon anggota legislatif yang diusung partainya menolak untuk ikut mengampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Meski PAN merupakan parpol pengusung Prabowo-Sandi, sejumlah caleg tak akan mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu.

Eddy mengakui bahwa partainya memang akan lebih fokus memenangkan Pemilihan Legislatif 2019 ketimbang pemilihan presiden.

Baca juga: Sekjen PAN Akui Sejumlah Calegnya Menolak Kampanyekan Prabowo-Sandi

4. Persoalan salam satu jari

Tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan melaporkan tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank beberapa waktu lalu.

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan akan melaporkan kedua menteri itu ke Badan Pengawas Pemilu. Pelaporan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi pejabat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak pada tahun politik.

Larangan pejabat melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon tertuang dalam Pasal 282 dan 283 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Soal Salam Satu Jari, Tim Prabowo-Sandi Akan Laporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Simak juga sejumlah artikel terpopuler lainnya berikut ini:
- Pasha Ungu Siap Mundur Jadi Wakil Wali Kota Palu, Ini Alasannya
- Ditegur Presiden Jokowi, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan
- Soal Matematika SD China Tersebar, Bisakah Anda Menjawabnya?
- Kasus Meikarta, KPK Geledah Rumah CEO Lippo Group James Riady
- Orang Baik Mudah Bangkrut, Percaya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com