"Tak Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Diselesaikan Presiden Jokowi"

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, selama empat tahun menjabat, Presiden Joko Widodo belum melakukan langkah  signifikan terkait janji penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Berkas penyelidikan sejumlah kasus yang dilakukan Komnas HAM selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung sebagai pihak penyidik. Alat bukti yang tidak lengkap kerap menjadi alasan sehingga kasus tak kunjung tuntas.

"Khusus untuk kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, tidak ada satu kasus pun yang diselesaikan. Jadi dengan begitu banyak dinamika antara Komnas HAM dan Jaksa Agung, bolak-balik dengan berkas yang tidak ada kemajuan sama sekali," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Kemudian Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.

"Para pelanggar HAM itu telah menyatakan mendukung jokowi. Itulah kenapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat hingga kini berakhir dengan nol besar," kata Usman.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menuturkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan berkas penyelidikan dari delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM diteruskan ke tahap penyidikan di bawah kewenangan Kejaksaan Agung.