Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/10/2018, 21:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) mengalami kemunduran.

Menurut Usman, pemerintahan Presiden Jokowi terlalu mementingkan agenda pembangunan ekonomi dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM dan demokrasi.

"Presiden Jokowi adalah presiden yang mementingkan ekonomi pembangunan di atas agenda yang lain. Agenda HAM tidak dianggap penting sehingga dikesampingkan. Salah satu korban terbesarnya adalah agenda hak asasi manusia," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan, di depan Istana Negara, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: Jubir: Kalau Mau Tangan Besi, Jokowi Bisa Cepat Selesaikan Masalah HAM

Usman memaparkan hasil penelitian sejumlah lembaga penelitian internasional yang menunjukkan penurunan indeks pemenuhan HAM dan demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian Freedom House 2018, kata Usman, memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan.

"Indonesia semula sudah masuk pada kategori negara dengan demokrasi bebas dengan sekarang kembali menjadi separuh bebas," tutur Usman.

Data selanjutnya dirilis oleh majalah The Economist. Majalah ternama di Inggris itu menyimpulkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Salah satu indikator utamanya adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk.

Baca juga: Suciwati Berharap Penuntasan Kasus Munir Tak Sekadar Janji Surga

Kasus lain yang menjadi rujukan adalah serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik itu kelompok minoritas agama dan minoritas orientasi seksual.

"Misalnya dengan pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama," kata Usman.

Indikator lain yang dipaparkan Usman adalah data milik Biro Pusat Statistik (BPS). Data BPS tahun 2017 menyebutkan skor demokrasi di Indonesia turun, dari angka 72 menjadi 70.

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi dengan Peserta Kamisan, Istana Bantah karena Tahun Politik

Selain mengesampingkan pemenuhan dan perlindungan HAM, pemerintah juga terkesan membiarkan munculnya bentuk-bentuk pelanggaran HAM baru.

Berdasarkan penelitian terbaru Amnesty International Indonesia, dalam 8 tahun terakhir ada 69 kasus pembunuhan dengan 95 orang korban tewas di Papua.

Menurut Usman, seluruh kasus tersebut tidak ada satu pun yang dibawa ke pengadilan umum.

"Tidak ada satu pun keluarga korban yang mendapatkan keadilan. Termasuk kasus yang dijanjikan Presiden Joko Widodo yaitu pembunuhan terhadap empat orang remaja di Paniai pada 2014," kata Usman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Nasional
Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasional
Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

Nasional
Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.