4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Kompas.com - 18/10/2018, 21:33 WIB
Presiden Joko Widodo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI 2018 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI 2018 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, agenda penegakan hak asasi manusia ( HAM) mengalami kemunduran.

Menurut Usman, pemerintahan Presiden Jokowi terlalu mementingkan agenda pembangunan ekonomi dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM dan demokrasi.

"Presiden Jokowi adalah presiden yang mementingkan ekonomi pembangunan di atas agenda yang lain. Agenda HAM tidak dianggap penting sehingga dikesampingkan. Salah satu korban terbesarnya adalah agenda hak asasi manusia," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan, di depan Istana Negara, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: Jubir: Kalau Mau Tangan Besi, Jokowi Bisa Cepat Selesaikan Masalah HAM

Usman memaparkan hasil penelitian sejumlah lembaga penelitian internasional yang menunjukkan penurunan indeks pemenuhan HAM dan demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian Freedom House 2018, kata Usman, memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan.

"Indonesia semula sudah masuk pada kategori negara dengan demokrasi bebas dengan sekarang kembali menjadi separuh bebas," tutur Usman.

Data selanjutnya dirilis oleh majalah The Economist. Majalah ternama di Inggris itu menyimpulkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Salah satu indikator utamanya adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk.

Baca juga: Suciwati Berharap Penuntasan Kasus Munir Tak Sekadar Janji Surga

Kasus lain yang menjadi rujukan adalah serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik itu kelompok minoritas agama dan minoritas orientasi seksual.

"Misalnya dengan pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama," kata Usman.

Indikator lain yang dipaparkan Usman adalah data milik Biro Pusat Statistik (BPS). Data BPS tahun 2017 menyebutkan skor demokrasi di Indonesia turun, dari angka 72 menjadi 70.

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi dengan Peserta Kamisan, Istana Bantah karena Tahun Politik

Selain mengesampingkan pemenuhan dan perlindungan HAM, pemerintah juga terkesan membiarkan munculnya bentuk-bentuk pelanggaran HAM baru.

Berdasarkan penelitian terbaru Amnesty International Indonesia, dalam 8 tahun terakhir ada 69 kasus pembunuhan dengan 95 orang korban tewas di Papua.

Menurut Usman, seluruh kasus tersebut tidak ada satu pun yang dibawa ke pengadilan umum.

"Tidak ada satu pun keluarga korban yang mendapatkan keadilan. Termasuk kasus yang dijanjikan Presiden Joko Widodo yaitu pembunuhan terhadap empat orang remaja di Paniai pada 2014," kata Usman.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Nasional
Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Nasional
16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Nasional
Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X