Kompas.com - 18/10/2018, 21:33 WIB
Presiden Joko Widodo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI 2018 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI 2018 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) mengalami kemunduran.

Menurut Usman, pemerintahan Presiden Jokowi terlalu mementingkan agenda pembangunan ekonomi dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM dan demokrasi.

"Presiden Jokowi adalah presiden yang mementingkan ekonomi pembangunan di atas agenda yang lain. Agenda HAM tidak dianggap penting sehingga dikesampingkan. Salah satu korban terbesarnya adalah agenda hak asasi manusia," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan, di depan Istana Negara, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: Jubir: Kalau Mau Tangan Besi, Jokowi Bisa Cepat Selesaikan Masalah HAM

Usman memaparkan hasil penelitian sejumlah lembaga penelitian internasional yang menunjukkan penurunan indeks pemenuhan HAM dan demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian Freedom House 2018, kata Usman, memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan.

"Indonesia semula sudah masuk pada kategori negara dengan demokrasi bebas dengan sekarang kembali menjadi separuh bebas," tutur Usman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Data selanjutnya dirilis oleh majalah The Economist. Majalah ternama di Inggris itu menyimpulkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Salah satu indikator utamanya adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk.

Baca juga: Suciwati Berharap Penuntasan Kasus Munir Tak Sekadar Janji Surga

Kasus lain yang menjadi rujukan adalah serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik itu kelompok minoritas agama dan minoritas orientasi seksual.

"Misalnya dengan pemenjaraan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama," kata Usman.

Indikator lain yang dipaparkan Usman adalah data milik Biro Pusat Statistik (BPS). Data BPS tahun 2017 menyebutkan skor demokrasi di Indonesia turun, dari angka 72 menjadi 70.

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi dengan Peserta Kamisan, Istana Bantah karena Tahun Politik

Selain mengesampingkan pemenuhan dan perlindungan HAM, pemerintah juga terkesan membiarkan munculnya bentuk-bentuk pelanggaran HAM baru.

Berdasarkan penelitian terbaru Amnesty International Indonesia, dalam 8 tahun terakhir ada 69 kasus pembunuhan dengan 95 orang korban tewas di Papua.

Menurut Usman, seluruh kasus tersebut tidak ada satu pun yang dibawa ke pengadilan umum.

"Tidak ada satu pun keluarga korban yang mendapatkan keadilan. Termasuk kasus yang dijanjikan Presiden Joko Widodo yaitu pembunuhan terhadap empat orang remaja di Paniai pada 2014," kata Usman.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.