JAKARTA, KOMPAS.com - Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2018 akan kembali dihelat pada 13 hingga 15 November 2018 di Wonosobo, Jawa Tengah.
Peluncuran acara tersebut ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Wonosobo, dan International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan, acara tersebut merupakan bentuk komitmen mereka menjadikan HAM sebagai nilai dasar dalam kehidupan.
"Festival HAM ini merupakan komitmen bersama dari Komnas HAM, kepala daerah dan pemerintah dan NGO serta masyarakat Indonesia untuk menjadikan komitmen HAM menjadi nilai-nilai dasar dalam bermasyarakat, bernegara, dan membangun tanah air," ujar Taufan dalam sambutannya.
Taufan menyebutkan kata festival dipilih agar acara ini terkesan santai dan tidak menyeramkan.
"Dalam festival ini sengaja kita mengambil judul festival supaya semua orang melihat asasi manusia ini sebagai bagian yang akrab saja," tuturnya.
Mereka ingin masyarakat tertarik dan menjadi akrab dengan konsep HAM. Sebab menurutnya, konsep HAM merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan dapat berbentuk hal kecil sekalipun.
Jika masyarakat telah familiar dengan konsep itu, aplikasinya di kehidupan nyata akan semakin mengakar.
"Kalau akrab, secara bertahap, nilai-nilai HAM, mekanisme, prosedur, standar-standarnya menjadi bagian kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bernegara dan berorganisasi," jelasnya.
Di tahun ini, tema yang diangkat adalah "Merawat Keragaman, Meningkatkan Solidaritas; Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan".
Berbagai rangkaian kegiatan dalam acara tersebut seperti diskusi, bazaar, dan kunjungan ke lapangan.
Festival tahunan ini bagian dari konferensi Kabupaten/Kota HAM yang diinisiasi oleh INFID dan Komnas HAM dan diselenggarakan sejak tahun 2014.
Perwakilan dari lembaga yang hadir untuk menandatangani MoU tersebut selain Taufan yaitu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Bupati Wonosobo Eko Purnomo, dan Direktur INFID Sugeng Bahagijo.