"Tak Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Diselesaikan Presiden Jokowi"

Kompas.com - 18/10/2018, 23:10 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Historia Food & Bar, Jakarta Barat, Rabu (10/10/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Historia Food & Bar, Jakarta Barat, Rabu (10/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, selama empat tahun menjabat, Presiden Joko Widodo belum melakukan langkah  signifikan terkait janji penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Berkas penyelidikan sejumlah kasus yang dilakukan Komnas HAM selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung sebagai pihak penyidik. Alat bukti yang tidak lengkap kerap menjadi alasan sehingga kasus tak kunjung tuntas.

"Khusus untuk kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, tidak ada satu kasus pun yang diselesaikan. Jadi dengan begitu banyak dinamika antara Komnas HAM dan Jaksa Agung, bolak-balik dengan berkas yang tidak ada kemajuan sama sekali," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: 4 Tahun Jokowi Memimpin, Penegakan HAM Alami Kemunduran

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.

Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Kemudian Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu disebutkan pula delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi beban sosial politik.

Kedelapan kasus tersebut adalah kasus kerusuhan Mei 1998, Kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, kasus penghilangan paksa, kasus Talangsari, Tanjung Priuk, dan Tragedi 1965.

"Para pelanggar HAM itu telah menyatakan mendukung jokowi. Itulah kenapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat hingga kini berakhir dengan nol besar," kata Usman.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menuturkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan berkas penyelidikan dari delapan kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM diteruskan ke tahap penyidikan di bawah kewenangan Kejaksaan Agung.


Terkini Lainnya

BPN Pertanyakan Hasil Penelusuran TKN soal 'Real Count' Prabowo-Sandiaga

BPN Pertanyakan Hasil Penelusuran TKN soal "Real Count" Prabowo-Sandiaga

Nasional
Uang Tunai Senilai Rp 1,5 Triliun Ditemukan di Kediaman Mantan Presiden Sudan

Uang Tunai Senilai Rp 1,5 Triliun Ditemukan di Kediaman Mantan Presiden Sudan

Internasional
Ini Rute LRT hingga Alasan Pemprov Jatim Ingin Punya Transportasi Massal

Ini Rute LRT hingga Alasan Pemprov Jatim Ingin Punya Transportasi Massal

Regional
Hidayat: Monggo Kalau Sandiaga Mau Balik Jadi Wagub DKI, tapi Belum Tentu Kalah Pilpres

Hidayat: Monggo Kalau Sandiaga Mau Balik Jadi Wagub DKI, tapi Belum Tentu Kalah Pilpres

Nasional
Partai Berkarya: Kami Berbenah dan Evaluasi Total Menuju Pemilu 2024

Partai Berkarya: Kami Berbenah dan Evaluasi Total Menuju Pemilu 2024

Nasional
Sejumlah SMP di Kota Bekasi Terlambat Memulai UNBK Hari Ini

Sejumlah SMP di Kota Bekasi Terlambat Memulai UNBK Hari Ini

Megapolitan
Perjuangan di balik Nikmatnya Kuliah di Luar Negeri

Perjuangan di balik Nikmatnya Kuliah di Luar Negeri

Edukasi
Partai Berkarya Masih Berharap Lolos ke Parlemen

Partai Berkarya Masih Berharap Lolos ke Parlemen

Nasional
Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Pemkot Surabaya Kalah Banding, Bagaimana Kelanjutan Alun-Alun Surabaya?

Regional
Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Banyak Pelanggaran, 20 TPS di Maluku Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Regional
Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Pemkot Depok Cek Kesehatan KPPS Pemilu 2019 yang Kelelahan

Megapolitan
Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Menghadiri Pesta, Wanita Ini Ditembak Mati Para Penculik di Nigeria

Internasional
Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Ridwan Kamil akan Kumpulkan dan Beri Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Gugur

Regional
BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang 'Nanti Dong'

BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang "Nanti Dong"

Nasional
Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Jeratan di Leher, Penyebab Kematian Wanita yang Tewas di Dalam Mobil di Hotel Sheraton Media

Megapolitan

Close Ads X