Strategi Kampanye Caleg Perempuan pada Pemilu 2019

Kompas.com - 16/10/2018, 08:12 WIB
Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD DI Yogyakarta dan bakal calon anggota DPD RI Dapil DIY Pemilu 2009 di Kantor KPU DIY, Yogyakarta, Selasa (17/7/2018). Masih sedikit caleg perempuan yang menempati nomor urut teratas.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO (DRA)
17-07-2018 *** Local Caption *** Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD DI Yogyakarta dan bakal calon anggota DPD RI Dapil DIY Pemilu 2009 di Kantor KPU DIY, Yogyakarta, Selasa (17/7/2018). Hari tersebut merupakan hari terakhir pendaftaran dan verifikasi para calon wakil rakyat yang akan bersaing memperoleh suara pada Pemilu 2019 mendatang.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO (DRA)
17-07-2018 KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOPetugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD DI Yogyakarta dan bakal calon anggota DPD RI Dapil DIY Pemilu 2009 di Kantor KPU DIY, Yogyakarta, Selasa (17/7/2018). Masih sedikit caleg perempuan yang menempati nomor urut teratas. KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO (DRA) 17-07-2018 *** Local Caption *** Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD DI Yogyakarta dan bakal calon anggota DPD RI Dapil DIY Pemilu 2009 di Kantor KPU DIY, Yogyakarta, Selasa (17/7/2018). Hari tersebut merupakan hari terakhir pendaftaran dan verifikasi para calon wakil rakyat yang akan bersaing memperoleh suara pada Pemilu 2019 mendatang. KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO (DRA) 17-07-2018

TIGA hari pasca-penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahapan kampanye sudah dimulai.

Masa tahapan kampanye yang berlangsung selama 203 hari tentu tidak boleh disia-siakan, khususnya oleh para calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang berlaga pada Pemilu 2019.

Persentase perempuan yang menjadi caleg pada Pemilu 2019 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2014. Dari sisi jumlah dan persentase caleg DPR, misalnya, dari total 6.607 caleg pada Pemilu 2014, sebanyak 2.467 di antaranya perempuan atau 37,67 persen.

Adapun pada Pemilu 2019, persentase keterwakilan perempuan mencapai 40,08 persen, yakni ada 3.200 perempuan dari 7.985 caleg yang memperebutkan 575 kursi DPR (Kompas, 9/10/2018).

Namun, perjalanan untuk menempati keterwakilan 30 persen di parlemen masih sangat panjang. Ada banyak tantangan besar yang harus dihadapi oleh kaum perempuan.

Salah satu tantangannya adalah masih sedikit caleg perempuan yang berada di nomor urut teratas (Perludem, 2018). Perempuan lebih dominan ada di nomor urut 3 dan 6, Yang menempati nomor urut 1 hanyalah 19 persen.

Perlu kita akui bahwa selama ini keterwakilan perempuan di partai politik hanyalah sebagai pelengkap dalam mengisi ruang–ruang kosong. Siapa pun yang berkenan untuk dicalonkan, maka dimasukkanlah untuk memenuhi nomor urut yang belum terisi. Apalagi, per daerah pemilihan (dapil) yang memang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Partai politik tidak berpikir apakah layak atau tidak, yang jelas memiliki kemauan dulu untuk mengisi ruang kosong itu. Barangkali, perempuan yang kapasitasnya betul-betul memadai masih bisa dihitung.

Padahal, peningkatan persentase perempuan di parlemen memiliki peluang cukup besar. Dengan adanya kebijakan afirmasi, misalnya, jumlah perempuan yang terpilih terbukti bertambah.

Mestinya, jika sedari awal partai politik di berbagai tingkatan memiliki orientasi pemenuhan kuota 30 persen perempuan di parlemen, sudah seharusnya melakukan pengaderan dengan matang kepada para caleg perempuan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Nasional
Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Nasional
UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

Nasional
UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

Nasional
UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X