Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Serangan Prabowo ke Jokowi Akan Menimbulkan Serangan Balik dari Rakyat

Kompas.com - 12/10/2018, 10:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, membantah bila saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo disebut menjalankan ekonomi kebodohan.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengatakan saat ini Indonesia menjalankan ekonomi kebodohan.

"Evaluasi kritis bahkan cenderung utopis yang dituduhkan oleh Pak Prabowo bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini melebihi neo-liberal dan dikatakan ekonomi kebodohan hanyalah klaim sepihak tanpa dasar," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

Ia mengatakan, hingga saat ini Jokowi konsisten membangun perekonomian Indonesia dengan asas Pancasila.

Sistem ekonomi yang dicoba dilawan setelah reformasi, kata dia, ialah sistem yang memihak pada konglomerat.

Sistem itu, kata Hasto, dibangun oleh Presiden Soeharto dan juga turut dinikmati Prabowo yang dulu pernah menjadi bagian dari keluarga Cendana.

Prabowo merupakan mantan suami putri kedua Soeharto, Siti Hediati Hariyadi, alias Titiek Soeharto.

"Saya memastikan bahwa serangan Pak Prabowo ke Pak Jokowi tersebut akan menimbulkan serangan balik dari rakyat. Sebab pernyataan Pak Prabowo tersebut sama saja dengan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri," sambung Hasto.

Baca juga: Prabowo: Ada Upaya Pengkhianatan oleh Elite terhadap Rakyatnya Sendiri

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur secara masif, pengadaan jaminan sistem kesehatan nasional, pengadaan sertifikasi tanah rakyat, pengadaan program kerakyatan melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar adalah bukti keberpihakan Jokowi kepada rakyat.

Hal itu juga ditunjukan Jokowi dengan pengambilalihan Freeport, Blok Rokan dan Blok Mahakam dari kepemilikan asing.

"Bagi kami, konsepsi ekonomi Pak Jokowi justru mencerdaskan bangsa. Hanya orang-orang yang tertutup mata hatinya yang melihat segala sesuatu dari perspektif negatif," lanjut Hasto.

Sebelumnya, Prabowo menyebut, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi.

Bahkan, ia menyebut Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.

"Ini menurut saya bukan ekonomi neoliberal lagi. Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi," ujar Prabowo.

Baca juga: Kritik Prabowo, dari Pengkhinatan Elite hingga Ekonomi Kebodohan

Prabowo memaparkan beberapa indikator untuk menguatkan argumentasinya tersebut.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com