Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Serangan Prabowo ke Jokowi Akan Menimbulkan Serangan Balik dari Rakyat

Kompas.com - 12/10/2018, 10:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, membantah bila saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo disebut menjalankan ekonomi kebodohan.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengatakan saat ini Indonesia menjalankan ekonomi kebodohan.

"Evaluasi kritis bahkan cenderung utopis yang dituduhkan oleh Pak Prabowo bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini melebihi neo-liberal dan dikatakan ekonomi kebodohan hanyalah klaim sepihak tanpa dasar," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

Ia mengatakan, hingga saat ini Jokowi konsisten membangun perekonomian Indonesia dengan asas Pancasila.

Sistem ekonomi yang dicoba dilawan setelah reformasi, kata dia, ialah sistem yang memihak pada konglomerat.

Sistem itu, kata Hasto, dibangun oleh Presiden Soeharto dan juga turut dinikmati Prabowo yang dulu pernah menjadi bagian dari keluarga Cendana.

Prabowo merupakan mantan suami putri kedua Soeharto, Siti Hediati Hariyadi, alias Titiek Soeharto.

"Saya memastikan bahwa serangan Pak Prabowo ke Pak Jokowi tersebut akan menimbulkan serangan balik dari rakyat. Sebab pernyataan Pak Prabowo tersebut sama saja dengan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri," sambung Hasto.

Baca juga: Prabowo: Ada Upaya Pengkhianatan oleh Elite terhadap Rakyatnya Sendiri

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur secara masif, pengadaan jaminan sistem kesehatan nasional, pengadaan sertifikasi tanah rakyat, pengadaan program kerakyatan melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar adalah bukti keberpihakan Jokowi kepada rakyat.

Hal itu juga ditunjukan Jokowi dengan pengambilalihan Freeport, Blok Rokan dan Blok Mahakam dari kepemilikan asing.

"Bagi kami, konsepsi ekonomi Pak Jokowi justru mencerdaskan bangsa. Hanya orang-orang yang tertutup mata hatinya yang melihat segala sesuatu dari perspektif negatif," lanjut Hasto.

Sebelumnya, Prabowo menyebut, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi.

Bahkan, ia menyebut Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.

"Ini menurut saya bukan ekonomi neoliberal lagi. Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi," ujar Prabowo.

Baca juga: Kritik Prabowo, dari Pengkhinatan Elite hingga Ekonomi Kebodohan

Prabowo memaparkan beberapa indikator untuk menguatkan argumentasinya tersebut.

Menurut dia, sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat.

Dengan demikian, Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaan nasional.

"Dengan tidak adanya cadangan kekayaan di dalam negeri tidak mungkin indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera," kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyoroti fenomena kekurangan gizi.

Mengutip dari data Bank Dunia, Prabowo menyebut 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting atau pertumbuhan yang tidak sempurna.

Ia juga mengkritik produksi sumber daya alam dikuasai oleh sektor swasta dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com