Salin Artikel

Mampukah Cukai Rokok Menutup Defisit BPJS Kesehatan?

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan potensi dana yang didapat BPJS Kesehatan dari pajak rokok tersebut.

"Pajak rokok itu perlu diketahui 10 persen dari total uang cukai," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Fahmi mengatakan, 10 persen dari pemasukan cukai rokok selama setahun yaitu sebesar Rp 14 triliun. Namun, tak semua pajak rokok itu bisa langsung masuk ke BPJS Kesehatan.

Sebab kata dia, ada ketentuan yang menyatakan bahwa hanya 50 persen pajak rokok untuk kesehatan. Artinya hanya Rp 7 triliun yang bisa dipergunakan.

Namun, dana Rp 7 triliun itu pun tak semua dana itu bisa masuk ke BPJS Kesehatan. Sebab, ada Pemda yang sudah menggunakan dana itu untuk program kesehatan di daerahnya.

"Ada yang sudah menggunakan full artinya tidak mungkin lagi itu dipakai, ada yang belum digunakan, ada juga yang sudah menggunakan separuh. Ini yang kami hitung semua," kata Fahmi.

"Jadi sekarang kami sedang bekerja mendata itu potensinya belum kami kehahui secara pasti karena belum selesai," sambung dia.

Sementara itu defisit BPJS Kesehatan sendiri mencapai Rp 16,5 triliun. Artinya bila seluruh pajak rokok untuk kesehatan Rp 7 triliun masuk ke BPJS Kesehatan, maka tak sampai separuh defiisit bisa ditutupi.

Belum lama ini, pemerintah juga sudah mengucurkan suntikan dana kepada BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 4,9 triliun. Meski begitu dua sumber tambahan dana itu belum bisa menutup defisit yang ada.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/11/18012971/mampukah-cukai-rokok-menutup-defisit-bpjs-kesehatan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.