Tim Jokowi Sebut Prabowo yang Mengkhianati Sumpah Prajurit

Kompas.com - 11/10/2018, 17:06 WIB
Bakal Calon Presiden RI, Prabowo Subianto, saat akan meninggalkan Pesantren Tebuireng dan melanjutkan perjalanan ke Pesantren Tambakberas Jombang, Kamis (6/9/2018). Kompas.com/Moh. SyafiiBakal Calon Presiden RI, Prabowo Subianto, saat akan meninggalkan Pesantren Tebuireng dan melanjutkan perjalanan ke Pesantren Tambakberas Jombang, Kamis (6/9/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Muhammad Misbakhun heran dengan pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut bahwa para elite telah melakukan penghianatan terhadap rakyat.

"Menjadi pertanyaan bagi Pak Prabowo, statement peringatan tersebut ditujukan kepada siapa dan dalam kepentingan apa?" kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/10/2018).

Misbakhun pun mengingatkan justru Prabowo yang telah melakukan pengkhianatan. Ia menyinggung lagi pencopotan Prabowo dari TNI pada 1998 dulu.

"Di militer Pak Prabowo pernah dipecat dari posisinya di TNI oleh Dewan Kehormayan Militer karena dianggap melakukan 'pengkhianatan' atas sumpah parjurit dan Sapta Marga karena dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM saat kasus penculikan aktivis pada masa akhir periode orde baru," kata Misbakhun.

Baca juga: Prabowo: Ada Upaya Pengkhianatan oleh Elite terhadap Rakyatnya Sendiri

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Misbakhun juga menyinggung sejarah orang tua Prabowo. Menurut dia, Soemitro Djojohadikusumo tidak bersih dari sejarah pengkhianatan karena pernah menjadi bagian tokoh yang terlibat dalam sejarah pengkhianatan dan pemberontakan PRRI/Permesta.

"Untuk itu, sangat mengherankan kalau Pak Prabowo, sebagai capres mengingatkan adanya elite pemimpin nasional sebagai pengkhianat karena peringatan ini lebih tepat ditujukan kepada pribadi beliau sebagai bahan kontemplasi," kata Misbakhun.

Misbakhun meyakini, tidak ada elit pimpinan nasional selama Presiden Jokowi berkuasa sejak 2014 yang menjadi pengkhianat.

Jika ditelusuri sejarah dan latar belakang kehidupan politik dan pribadi Jokowi, menurut dia, sangat jauh dari intrik politik dan permainan dunia usaha yang rumit.

Kerja politik Pak Jokowi melalui program pembangunan disemua sektor dan bidang selalu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air.

Baca juga: Tiga Pelapor Prabowo Jalani Klarifikasi di Bawaslu

"Anak-anak beliau tidak bersentuhan dengan bisnis pemerintah. Mereka berwirausaha yang mandiri di sektor kuliner," kata Politisi Golkar ini.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X