Tiga Pelapor Prabowo Jalani Klarifikasi di Bawaslu

Kompas.com - 11/10/2018, 15:41 WIB
Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) memenuhi panggilan Bawaslu RI untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan kampanye hitam yang dilakukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018). Reza JurnalistonGarda Nasional untuk Rakyat (GNR) memenuhi panggilan Bawaslu RI untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan kampanye hitam yang dilakukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga pihak yang melaporkan Prabowo Subianto beserta tim suksesnya atas dugaan pelanggaran Peraturan KPU, Kamis (11/10/2018), memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu).

Tiga pihak itu yakni Garda Nasional untuk Rakyat (GNR), Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan kelompok relawan Projo.

"Kami memang harus mengklarifikasi pelapor, atas dasar apa ada dugaan pelanggaran," ujar Komisioner Bawaslu Fritz Edward di kantornya, Kamis siang.

GNR adalah pihak pertama yang menjalani proses klarifikasi Bawaslu. Mereka secara khusus melaporkan Prabowo Subianto atas dugaan pelanggaran PKPU Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 69 Ayat 1 (b) melalui pernyataan mengenai Ratna Sarumpaet.

Pemeriksaan saksi-saksi GNR berlangsung hingga pukul 13.30 WIB.

Setelah itu, giliran TKN Jokowi-Ma'ruf yang mendatangi Bawaslu pukul 14.20 WIB. Mereka membawa dua orang saksi bernama Jaya Butar-butar dan Ezra Ibrahim untuk diklarifikasi Bawaslu.

Namun, TKN tak secara khusus melaporkan personal Prabowo atau siapa pun dalam tim suksesnya.

Baca juga: Maruf Amin Gerilya di Kantong-Kantong Prabowo

Mereka melaporkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga secara umum karena diduga melanggar poin-poin dalam kampanye damai yang telah dideklarasikan bersama-sama.

Poin kampanye damai yang dilanggar, yakni poin nomor dua, "melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA, dan politik uang."

Adapun pihak ketiga yang dimintai klarifikasi atas laporannya adalah Projo. Mereka baru mendatangi Bawaslu sekitar pukul 15.15 WIB.

Hingga pukul 15.24 WIB, TKN dan Projo masih dalam proses klarifikasi oleh komisioner Bawaslu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X