Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/10/2018, 08:13 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Pemilihan Presiden 2019 merupakan pemilu terberat bagi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Pilpres 2019 merupakan kali ketiga Prabowo bertarung dalam kontestasi politik ini.

Muzani menyampaikan hal itu saat ditanya soal kejanggalan surat pemanggilan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Amien Rais, yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet di Polda Metro Jaya.

Ia juga ditanya mengenai pengaruh kasus hoaks Ratna terhadap elektabilitas Prabowo di Pilpres 2019.

Baca juga: Maruf Amin Gerilya di Kantong-Kantong Prabowo

"Dari tiga kali maju Pak Prabowo sebagai presiden, yang kebetulan saya tetap jadi sekjen partai yang mengusung Beliau, kami merasakan terus terang (Pilpres) ini adalah bobot terberat Beliau menjadi calon presiden," ujar Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Muzani membandingkan situasi jelang pilpres kali ini dengan pilpres yang diikuti Prabowo pada 2009 dan 2014.

Pada Pilpres 2009, kata Muzani, tidak ada pengerahan kepala daerah untuk mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden petahana.

Menurut dia, pada pilpres kali ini banyak kepala daerah yang menyatakan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Bupati yang kami usung pun tidak memiliki keberanian untuk menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo-Sandi," kata Muzani.

Baca juga: Ketua DPP Gerindra: Elektabilitas Prabowo Memang di Bawah Jokowi, tapi...

Kemudian, lanjut dia, beberapa lembaga survei juga enggan dimintai bantuan untuk membantu pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Mereka rata-rata keberatan dengan alasan satu dan lain hal," kata Muzani.

Ia juga menilai, pemberitaan tak berimbang untuk dua pasangan calon. Selain itu, lanjut Muzani, para pengusaha juga banyak yang enggan memberikan dukungan kepada Prabowo secara terbuka.

Alasannya, para pengusaha itu takut proyeknyan bersama pemerintah terancam.

"Jadi kami merasa bahwa Prabowo saat ini dikepung. Prabowo tidak boleh dalam suasana survei yang unggul, tidak boleh dalam suasana yang dimungkinkan bisa menang, pemberitaan Prabowo tidak boleh positif, rakyat yang mendukungnya harus dalam suasana seperti ini," ujar Muzani.

"Kami merasa ada upaya pengepungan kepada pak Prabowo, sehingga kemenangan itu tidak mudah dicapai," ujar dia.

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik Profil Prabowo Subianto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com